Tanggung Jawab Terabaikan, Pentingkan Profesi

Akuntan publik dalam melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan, memperoleh kepercayaan dari klien dan para pemakai laporan keuangan untuk membuktikan kewajaran laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh klien. Profesi akuntan publik dapat berhadapan dengan dilema yang mengakibatkan seorang akuntan publik berada pada dua pilihan yang bertentangan dan dapat melangggar kode etik profesi akuntansi. Pelanggaran-pelanggaran kode etik profesi akuntansi tersebut sudah terjadi dalam beberapa kasus di Indonesia. Salah satu kasus yang berkaitan dengan profesi akuntansi yaitu kasus Mulyana W Kusuma yang sempat menjadi perhatian publik pada tahun 2004 di awal bulan April. Mulyana W Kusuma merupakan salah satu anggota KPU (Komisi Pemilihan Umum) yang diduga melakukan penyuapan terhadap anggota auditor BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yaitu Salman Khairiansyah yang saat itu akan melakukan audit keuangan yang berkaitan dengan pengadaan logistik pemilu. Pelanggaran-pelanggaran kode etik profesi akuntan tersebut diharapkan menjadi titik tolak bagi masyarakat pemakai jasa profesi akuntan publik untuk menuntut mereka bekerja secara lebih profesional dengan mengedepankan integritas diri dan profesinya sehingga hasil laporannya benar-benar adil dan transparan.

Kasus Mulyana W Kusuma

Kasus ini terjadi sekitar tahun 2004. Mulyana W Kusuma sebagai seorang anggota KPU diduga menyuap anggota BPK yang saat itu akan melakukan audit keuangan berkaitan dengan pengadaan logistik pemilu. Logistik untuk pemilu yang dimaksud yaitu kotak suara, surat suara, amplop suara, tinta, dan teknologi informasi. Setelah dilakukan pemeriksaan, badan dan BPK meminta dilakukan penyempurnaan laporan. Setelah dilakukan penyempurnaan laporan, BPK sepakat bahwa laporan tersebut lebih baik daripada sebelumnya, kecuali untuk teknologi informasi. Untuk itu, maka disepakati bahwa laporan akan diperiksa kembali satu bulan setelahnya.

Setelah lewat satu bulan, ternyata laporan tersebut belum selesai dan disepakati pemberian waktu tambahan. Di saat inilah terdengar kabar penangkapan Mulyana W Kusuma. Mulyana ditangkap karena dituduh hendak melakukan penyuapan kepada anggota tim auditor BPK, yakni Salman Khairiansyah. Dalam penangkapan tersebut, tim intelijen KPK bekerja sama dengan auditor BPK. Menurut versi Khairiansyah ia bekerja sama dengan KPK memerangkap upaya penyuapan oleh saudara Mulyana dengan menggunakan alat perekam gambar pada dua kali pertemuan mereka.

Penangkapan ini menimbulkan pro dan kontra. Salah satu pihak berpendapat auditor yang bersangkutan, yakni Salman telah berjasa mengungkap kasus ini, sedangkan pihak lain berpendapat bahwa Salman tidak seharusnya melakukan perbuatan tersebut karena hal tersebut telah melanggar kode etik akuntan.

Analisis

Kode Etik Akuntan Publik

Keterterapan (applicability)

Menurut referensi bahan ajar keterterapan dalam aturan etika ini harus diterapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia – Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP) dan staf profesional yang bekerja pada suatu KAP. Dalam kasus Mulyana, auditor Salman Khairiansyah tidak menerapkan aturan kode etik akuntan publik karena telah melanggar aturan yang harus diterapkan oleh anggota KAP dengan melakukan tindakan jebakan terhadap kliennya untuk mementingkan profesinya dan tidak bertanggung jawab atas kliennya yaitu Mulyana W. Kusuma.
Definisi/Pengertian

  1. Klien adalah pemberi kerja yang mempekerjakan atau menugaskan seseorang atau lebih anggota IAI – KAP atau KAP untuk melaksanakan jasa profesional. Dalam kasus Mulyana, pihak klien adalah Mulyana W. Kusuma atau KPU karena telah menugaskan seorang auditor BPK atau KAP yaitu Salman Khairiansyah untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap laporan keuangan yang berhubungan dengan logistik pemilu.
  1. Laporan Keuangan adalah suatu penyajian data keuangan termasuk catatan yang menyertainya untuk mengkomunikasikan kepada pihak lain sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Laporan keuangan dalam kasus Mulyana merupakan laporan yang berhubungan dengan logistik pemilu.
  1. Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berusaha di bidang pemberian jasa profesional dalam praktik akuntan publik. Namun, dalam kasus ini BPK dapat berperan sebagai akuntan publik karena melakukan pemerian jasa profesional dalam praktik akuntan publik yaitu dengan malakukan pemeriksaan laporan keuangan pemilu dan sudah memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Bahan Ajar Praktik Akuntan Publik adalah pemberian jasa profesional kepada klien yang dilakukan oleh anggota IAI-KAP yang dapat berupa jasa audit, jasa atestasi, jasa akuntansi dan review, perpajakan, perencanaan keuangan perorangan, jasa pendukung litigasi dan jasa lainnya yang diatur dalam standar profesional akuntan publik. Berkaitan dengan laporan keuangan pemilu menemukan bahwa laporan keuangan tersebut belum sempurna dan akan dilakukannya pemeriksa ulang selama satu bulan. Namun setelah satu bulan, laporan keuangan yang akan periksa kembali belum selesai dan meminta bantuan auditor Salman Khairiansyah untuk meyempurnakan dan menyelesaikan laporan keuangan tersbut.

INDEPENDENSI, INTEGRITAS DAN OBJEKTIVITAS

Independensi

Dalam menjalankan tugasnya anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap mental independen di dalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAI. Sikap mental independen tersebut harus meliputi independen dalam fakta (in facts) maupun dalam penampilan (in appearance). Dapat dikatakan auditor Salman khairiansyah tidak dapat mempertahankan sikap mental independent di dalam memberikan jasa profesionalnya karena hanya mementingkan profesinya saja.

Integritas dan Objektivitas

Auditor Salman Khairiansyah juga tidak punya integritas ketika dalam benaknya sudah ada pemihakan pada salah satu pihak, yaitu pemberi kerja dengan berkesimpulan bahwa telah terjadi korupsi dalam KPU. Salma Khairiansyah telah menyalahi wewenangnya sebagai auditor sehingga membuat ketua BPK berasumsi bahwa auditor tidak memiliki integritas karena melakukan hal ini untuk kepentingan pribadi yaitu meraih popularitas. Sehingga Salman Khairiansyah hanya melihat dari kepentingan pribadi (conflict of interest) dan tidak memikirkan atau membiarkan faktor salah saji material (material misstatement) yang diketahuinya atau mengalihkan (mensubordinasikan) pertimbangannya kepada pihak lain.

STANDAR UMUM DAN PRINSIP AKUNTANSI.

Standar Umum.

Anggota KAP harus mematuhi standar berikut ini beserta interpretasi yang terkait yang dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan IAI:

  1. Kompetensi Profesional. Anggota KAP hanya boleh melakukan pemberian jasa profesional yang secara layak (reasonable) diharapkan dapat diselesaikan dengan kompetensi profesional. Dalam kasus ini, anggota auditor Salman Khairiansyah tidak melakukan pemberian jasa profesional secara layak karena tidak konsisten terhadap kliennya walaupun menurut beberapa pendapat tindakan yang dilakukan Salman Khairiansyah merupakan tindakan yang mulia karena telah membongkar adanya dugaan korupsi di KPU.
  2. Kecermatan dan Keseksamaan Profesional. Anggota KAP wajib melakukan pemberian jasa profesional dengan kecermatan dan keseksamaan profesional. Auditor Salman Khairiansyah juga tidak melakukan pemberian jasa profesional dengan kecermatan dan keseksamaan profesional karena laporan keuangan yang ingin diperiksa kembali tidak dilakukan dengan profesional walaupun Salman sudah menduga adanya tindakan korupsi yang akan diperiksa dalam laporan keuangan yang berkaitan dengan pemilu.
  3. Perencanaan dan Supervisi. Anggota KAP wajib merencanakan dan mensupervisi secara memadai setiap pelaksanaan pemberian jasa profesional. Laporan keuangan pemilu yang akan diperiksa kembali belum selesai setelah satu bulan waktu yang diberikan, sehingga anggota KPU diduga menyuap anggota auditor yaitu Salman khairiansyah untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan tersebut, namun Salman tidak merencanakan dan mensuperivisi pelaksaan dalam pemberian jasa profesional tersebut.
  4. Data Relevan yang Memadai. Anggota KAP wajib memperoleh data relevan yang memadai untuk menjadi dasar yang layak bagi kesimpulan atau rekomendasi sehubungan dengan pelaksanaan jasa profesionalnya. Dalam kasus ini, klien diduga menyuap auditor Salman dan tidak memberikan data relevan, sehingga Salman yang tidak memperoleh data relevan terhadap laporan keuangan tersebut berkesimpulan telah terjadinya korupsi dan mementingkan pelaksanaan terhadap jasa profesionalnya.

Kepatuhan terhadap standar

Standar-standar yang dikeluarkan oleh IAI harus dipatuhi oleh setiap profesi akuntan. Standar-standar ini dalam kasus Mulyana W. Kusuma nampaknya telah belum mematuhi prinsip akuntan publik karena masih diragukan keahlian Akuntan Publik Salman Khairiansyah yang tidak bertanggung jawab terhadap profesinnya dan hanya mementingkan profesinya saja.

Prinsip-Prinsip Akuntansi

Anggota KAP tidak diperkenankan untuk menyatakan pendapat atau memberikan penegasan bahwa laporan keuangan atau data keuangan lain suatu entitas disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau menyatakan bahwa ia tidak menemukan perlunya modifikasi material yang harus dilakukan terhadap laporan. Namun pada kasus Mulayan W. Kusuma, laporan keuangan mengalami kelalaian karena waktu yang telah diberikan untuk melakukan pemeriksaan ulang tidak dimanfaatkan dengan baik dan mencoba untuk menyuap auditor Salman Khairiansyah. Namun yang dilakukan oleh auditor Salman juga tidak kompeten terhadap tugasnya dan menyatakan pendapat bahwa telah terjadi korupsi.

TANGGUNG JAWAB KEPADA KLIEN

Informasi Klien yang Rahasia.

Auditor Salman Khairiansyah dalam melakuan pemeriksaan pada suatu laporan keuangan yang berhubungan dengan pemilu, tidak mampu menjaga informasi klien yang rahasia. Hal yang terjadi dalam kasus ini adalah auditor mencoba membongkar dugaan kasus korupsi yang terjadi dalam KPU. Sedangkan salah satu tujuan untuk merahasiakan informasi klien adalah tidak memanfaatkannya untuk keuntungan pribadi. Namun, auditor Salman Khairiansyah memanfaatkan keuntungan pribadi dirinya.

Fee Profesional

Besaran Fee

Besarnya fee Anggota dapat bervariasi tergantung antara lain : risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya. Anggota KAP tidak diperkenankan mendapatkan klien dengan cara menawarkan fee yang dapat merusak citra profesi. Salman Khairiansyah berusaha membongkar dugaan korupsi dan menerima imbalan sejumlah uang untuk melakukan tindakan tersebut baik dari klien maupun pihak kerjasamanya yaitu dengan KPK, dan dapat dikatakan Salman Khairiansyah merusak citra profesinya.

Fee Kontinjen

Fee kontinjen adalah fee yang ditetapkan untuk pelaksanaan suatu jasa profesional tanpa adanya fee yang akan dibebankan, kecuali ada temuan atau hasil tertentu dimana jumlah fee tergantung pada temuan atau hasil tertentu tersebut. Salman Khairiansyah bekerja sama dengan KPK untuk melakukan jebakan dengan menggunakan alat perekam gambar pada pertemuannya dengan Mulyana dan juga melakukan tindakan jebakan terhadap Mulyana dikarenakan jumlah imbalan yang diberikan pihak KPU tidak sebanding dengan jumlah uang yang akan diperiksa oleh BPK. Salman Khairiansyah juga melakukan tindakan jebakan terhadap Mulyana dikarenakan jumlah imbalan yang diberikan pihak KPU tidak sebanding dengan jumlah uang yang akan diperiksa oleh BPK.

Tanggung Jawab Kepada Rekan Seprofesi

Anggota auditor wajib memelihara citra profesi, dengan tidak melakukan perkataan dan perbuatan yang dapat merusak reputasi rekan seprofesi. Akuntan Publik dari Salman Khairiansyah mengaudit laporan keuangan yang berhubungan dengan pemilu dengan kurang bertanggung jawab terhadap kliennya sehingga menemukan dugaan korupsi dan dapat dikatakan mengkhianati kliennya, sehingga menurut beberapa pendapat dapat dikatakan bahwa auditor tersebut melakukan profesi dengan tidak baik.

Tanggung Jawab dan Praktik Lain

Perbuatan dan perkataan yang mendiskreditkan

Dalam kasus ini menunjukan bahwa perbuatan auditor Salman Khairiansyah dalam mengaudit laporan keuangan berkesimpulan bahwa telah terjadi korupsi di dalam tubuh KPU dan melakukan jebakan teradap anggota KPU atau kliennya. Hal ini menimbulkan beberapa pendapat bahwa Salman tidak seharusnya berbuat seperti itu karena telah melanggar kode etik profesi akuntansi dan telah mencemarkan profesinya.

Komisi

Menurut bahan ajar, komisi adalah imbalan dalam bentuk uang atau barang atau bentuk lainnya yang diberikan atau diterima kepada/dari klien/pihak lain untuk memperolah penugasan dari klien/pihak lain. Tindakan yang dilakukan oleh auditor Salman Khairiansyah merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya dengan melakukan komunikasi kepada pihak yang diperiksa atau pihak penerima kerja (KPK) dengan mendasarkan pada imbalan sejumlah uang untuk mengungkapkan indikasi terjadinya korupsi dalam KPU, dan dengan menggunakan jebakan imbalan uang tersebut digunakan untuk menjalankan profesinya

Ethical Governance

PENGERTIAN TENTANG  GCG 

Berdasarkan  Pasal 1 Surat Keputusan Menteri BUMN No. 117/M-MBU/2002 tanggal  31 Juli 2002 tentang penerapan GCG pada BUMN, disebutkan bahwa Corporate governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.Berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas, secara singkat GCG dapat diartikan sebagai seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholders.  Namun dalam kasus Mulyana, KPU dapat dikatakan bisa menerapkan GCG sehingga lembaga tersebut dapat mengatur dan mengendalikan penyelenggara pemilihan umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kasus tersebut, KPU tidak mampu menyelesaikan laporan keuangan yang akan diperiksa kembali dengan tepat waktu sehingga melakukan tindakan yang diduga menyuap auditor Salman Khairiansyah. Apabila di perusahaan dengan adanya kejadian atau kecurangan yang ditemukan dapat mempengaruhi keberhasilan usaha dan mempengaruhi nilai pemegang saham, maka dalam KPU dengan adanya kejadian tersebut dapat mempengaruhi citra KPU di masyarakat sebagai lembaga pemerintah. Seharusnya pihak KPU tidak melakukan untuk mencoba menyuap auditor dalam menyelesaikan laporan keuangan tersebut.

PRINSIP-PRINSIP GCG

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) yang beranggotakan beberapa negara antara lain, Amerika Serikat, Negara-negara Eropa (Austria, Belgia, Denmark, Irlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Italia, Luxemburg, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Swedia, Swis, Turki, Inggris) serta Negara-negara Asia Pasific (Australia, Jepang, Korea, Selandia Baru) pada April 1998 telah mengembangkan The OECD Principles of Corporate Governance.   Prinsip-prinsip corporate governance yang dikembangkan oleh OECD meliputi  5  (lima)  hal yaitu :

  1. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham (The Rights of shareholders).
  2. Perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang saham (The Equitable Treatment of Shareholders)
  3. Peranan Stakeholders yang terkait dengan perusahaan (The Role of Stakeholders)
  4. Keterbukaan dan Transparansi (Disclosure and Transparency)
  5. Akuntabilitas Dewan Komisaris / Direksi (The Responsibilities of The Board).

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat dikatakan bahwa KPU sebagai suatu lembaga pemerintahan dapat menerapkan prinsip GCG agar lembaga tersebut dapat berjalan dengan baik. Seharusnya apabila lembaga  tersebut juga menerapkan prinsip GCG (Good Corporate Governance) atau Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang mempunyai 4 prinsip- yakni: keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, dan kewajaran maka KPU tidak akan medapat pendugaan adanya kasus korupsi. Lembaga  KPU yang menyadari akan pentingnya suatu laporan keuangan seharusnya mempunyai etika untuk bertanggung jawab dalam menyelesaikan laporan keuangan tersebut. Sebab dapat mempengharui citra KPU terhadap masyarakat luas. Sehingga peran anggota KPU harus lebih ditingkatkan dalam mengevaluasi tugas mereka untuk memperbaiki laporan keuangan dengan tepat waktu agar dapat meminimalkan kesalahan yang terjadi dan tidak mendapatkan tuduhan korupsi.

PERANAN ETIKA BISNIS DALAM PENERAPAN GCG 

Code of Corporate and Business Conduct

Kode Etik dalam tingkah laku berbisnis di perusahaan (Code of Corporate and Business Conduct)” merupakan implementasi salah satu prinsip Good Corporate Governance (GCG). Kode etik tersebut menuntut karyawan & pimpinan perusahaan untuk melakukan praktek-praktek etik bisnis yang terbaik di dalam semua hal yang dilaksanakan atas nama perusahaan. Apabila  prinsip tersebut telah mengakar di dalam budaya perusahaan (corporate culture), maka seluruh karyawan & pimpinan perusahaan akan berusaha memahami dan berusaha mematuhi “mana yang boleh” dan “mana yang tidak boleh” dilakukan dalam aktivitas bisnis perusahaan. Namun pada kasus Mulyana menunjukkan bahwa tindakan pihak KPU maupun pihak auditor yang bersangkutan tidak melakukan kode etik tersebut, karena telah melakukan praktek etika bisnis yang salah dari kedua belah pihak. Sehingga kurang memahami mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan untuk kedua belah pihak.

Nilai Etika Perusahaan

Kepatuhan pada Kode Etik ini merupakan hal yang sangat penting untuk mempertahankan dan memajukan reputasi perusahaan sebagai karyawan & pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab, dimana pada akhirnya akan memaksimalkan nilai pemegang saham (shareholder value). Beberapa nilai-nilai etika perusahaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, yaitu kejujuran, tanggung jawab, saling percaya, keterbukaan dan kerjasama. Namun Kode Etik tersebut hendaknya dapat dimengerti oleh seluruh karyawan & pimpinan perusahaan dan akhirnya dapat dilaksanakan dalam bentuk tindakan (action). Berdasarkan pernyataan tersebut, dikaitkan pada kasus dugaan penyuapan yang dilakukan Mulyana, maka dapat dikatakan bahwa lembaga KPU memiliki reputasi yang kurang baik terhadap pengendalian internalnya dalam membuat dan menyelesaikan laporan keuangan dengan tepat waktu. KPU juga tidak memegang prinsip dari GCG yang dilihat dari kejujuran, tanggung jawab, saling percaya, keterbukaan dan kerjasama, karena melakukan pelanggaran kode etik yaitu melakukan penyuapan terhadap auditor BPK. Namun dilihat dari sisi BPK, anggota BPK tersebut juga tidak memiliki tanggung jawab terhadap kliennya dan hanya mementingkan profesinya saja. Sehingga dapat menimbulkan reputasi lembaga BPK tersebut menjadi tidak baik dikalangan masyarakat, karena anggota BPK tesebut yakni Salman Khairiansyah telah melanggar kode etik akuntan.

Informasi rahasia

Seluruh karyawan harus dapat menjaga informasi rahasia mengenai perusahaan dan dilarang untuk menyebarkan informasi rahasia kepada pihak lain yang tidak berhak. Informasi rahasia dapat dilindungi oleh hukum apabila informasi tersebut berharga untuk pihak lain dan pemiliknya melakukan tindakan yang diperlukan untuk melindunginya. Didalam kasus Mulyana tersebut, pihak auditor menyebarkan informasi kepada KPK dengan melaporkan adanya tindakan korupsi yaitu dengan cara menggunakan alat perekam gambar pada pertemuannya dengan anggota KPU yakni Mulyana W. Kusuma.  Sehingga dalam kasus Mulyana tindakan auditor Salman Khairiansyah telah secara nyata berpihak kepada salah satu pihak yaitu KPK dengan membocorkan hasil audit meskipun belum final karena auditor dipengaruhi oleh prasangka (karena belum terbukti secara hukum dan dapat dikatakan bahwa pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran dari pernyataan atau keterangan tersebut.

Conflict of interrest

Seluruh karyawan & pimpinan perusahaan harus dapat menjaga kondisi yang bebas dari suatu benturan kepentingan (conflict of interest) dengan perusahaan. Suatu benturan kepentingan dapat timbul bila karyawan & pimpinan perusahaan memiliki, secara langsung maupun tidak langsung kepentingan pribadi didalam mengambil suatu keputusan, dimana keputusan tersebut seharusnya diambil secara obyektif, bebas dari keragu-raguan dan demi kepentingan terbaik dari perusahaan. Dari kasus Mulyana, dapat diketahui bahwa kedua pihak hanya mementingkan pribadi dalam mengambil keputusan. Dari pihak KPU memutuskan untuk malakukan penyuapan terhadap laporan keuangan yang akan diselesaikan. Sedangkan dari pihak auditor  Salman Khairiansyah juga melakukan kepentingan pribadinya dengan melakukan tindakan jebakan terhadap Mulyana dikarenakan jumlah imbalan yang diberikan pihak KPU tidak sebanding dengan jumlah uang yang akan diperiksa oleh BPK.

Sanksi

Setiap karyawan & pimpinan perusahaan yang melanggar ketentuan dalam Kode Etik tersebut perlu dikenakan sanksi yang tegas sesuai dengan ketentuan / peraturan yang berlaku di perusahaan. Dalam kasus Mulyana, KPK telah menetapkan Mulyana W Kusuma sebagai tersangka dan dikenakan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman satu hingga lima tahun penjara. Namun, Mulyana mendapat ancaman hukuman penjara selama 20 tahun dan Mulyana juga telah ditahan oleh KPK sejak 9 April 2005 di Rumah Tahanan Negara Salemba, Jakarta. Sedangkan Menurut Ketua BPK, Anwar Nasution mengatakan bahwa Khairiansyah Salman telah melanggar Peraturan BPK No. 2 tahun 2007 tentang Kode Etik BPK RI (Peraturan Terbaru).

Penyebab Fraudulent Financial Reporting 

Menurut Ferdian & Na’im (2006), kecurangan dalam laporan keuangan dapat menyangkut tindakan yang disajikan berikut ini  :

  1. Manipulasi, pemalsuan, atau perubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukungnya yang menjadi sumber data bagi penyajian laporan keuangan.
  2. Representasi yang dalam atau penghilangan dari laporan keuangan, peristiwa, transaksi, atau informasi signifikan.
  3. Salah penerapan secara senngaja prinsip akuntansi yang berkaitan dengan  jumlah, klasifikasi, cara penyajian atau pengungkapan.

Fraudulent financial reporting juga dapat disebabkan adanya kolusi antara manajemen perusahaan dengan akuntan publik. Dari kasus Mulyana berdasarkan teori yang diatas, kasus ini membuktikan bahwa adanya tindakan kecurangan atau kelalaian dalam laporan keuangan yang berkaitan dengan pemilihan umum yaitu dengan mengubah hasil audit yang dilakukan oleh BPK atas proyek pengadaan pemilu di KPU tahun 2004, sehingga berakibat pada dugaan korupsi. Salah satu upaya untuk mencegah timbulnya kolusi tersebut, yaitu perlunya perputaran (rotasi) akuntan publik dalam melakukan general  audit suatu perusahaan.

 Tanggung Jawab Akuntan Publik (Auditor Independen) 

Statement Auditing Standards 

Beberapa Statements on Auditing Standards (SAS)  yang dikeluarkan oleh Auditing Standards Board (ASB) di Amerika Serikat yang cukup penting adalah :

  1. SAS No. 53 tentang “The Auditor’s Responsibility to Detect and Report Errors and Irregularities,”  yaitu mengatur tanggung jawab auditor untuk mendeteksi dan melaporkan adanya  kesalahan (error) dan ketidakberesan (irregularities). Auditor Salman Khairiansyah melakukan pelaporan atas kesalahan dan ketidakberesan terhadap laporan keuangan pemilu kepada KPK dan menyampaikan dugaan korupsi yang terjadi di KPU. Namun, bukti dengan adanya rekaman gambar atau CCTV yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan pada kasus Mulyana merupakan alat bukti yang tidak sah dan seharusnya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim.
  2. SAS No. 61 mengatur tentang komunikasi antara auditor dengan komite audit perusahaan (Communication with Audit Committees). Auditor harus mengkomunikasikan dengan komite audit atas beberapa temuan audit yang penting. Namun, dalam kasus Mulyana, auditor tidak melakukan komunikasi terhadap komite audit atas dugaan korupsi yang terjadi di KPU. Melainkan auditor melakukan komunikasi terhadap KPK untuk merangkap upaya penangkapan terhadap Mulyana dengan menggunakan jebakan rekaman gambar atau CCTV.
  3. SAS No. 110 “Fraud & Error” dinyatakan bahwa auditor harus dapat mendeteksi terhadap kesalahan material (material mistatement)  dalam laporan keuangan yang ditimbulkan oleh kecurangan atau  kesalahan (fraud or error). Dalam kasus ini, Salman Khairiansyah selaku auditor tidak dapat mendeteksi dahulu dari laporan keuangan dan hanya menduga adanya korupsi dengan tindakan Mulyana yang akan menyuap Salman. Namun, dari bukti yang diberikan oleh Salman melalui rekaman gambar, Mulyana belum memberikan sejumlah uang untuk menyuap Salman. Sehingga bukti tersebut belum kuat dan belum sah di pengadilan hakim.

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) 

Profesi akuntan publik (auditor independen)  memiliki tangggung jawab yang sangat besar dalam mengemban kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh masyarakat (publik). Terdapat 3 (tiga) tanggung jawab akuntan publik dalam melaksanakan pekerjaannya yaitu :

Tanggung jawab moral (moral responsibility)

Akuntan publik harus memiliki tanggung jawab moral untuk :

1)    Memberi informasi secara lengkap dan jujur mengenai perusahaan yang diaudit kepada pihak yng berwenang atas informasi tersebut, walaupun tidak ada sanksi terhadap tindakannya.

2)    Mengambil keputusan yang bijaksana dan obyektif (objective) dengan kemahiran profesional (due professional care).

Dalam kasus ini, auditor Salman khairiansyah tidak memiliki tanggung jawab moral karena tidak memberikan informasi secara lengkap dan hanya menduga adanya terjadi korupsi dari dugaan penyuapan yang dilakukan oleh Mulyana. Selain itu, auditor Salman Khairiansyah tidak mengambil keputusan yang bijaksana dan obyektif dengan kemahiran profesionalnya. Salman hanya mengambil keputusan menurut Salman sendiri dan melaporkan kepada KPK tanpa tidak melihat dari keputusan yang obyektif dan untuk mementingkan profesinya saja.

Tanggung jawab profesional (professional responsibility)

Akuntan publik harus memiliki tanggung jawab profesional terhadap asosiasi profesi yang mewadahinya (rule professional conduct). Dari sudut pandang auditor Salman Khairiansyah tampak tidak bertanggung jawab terhadap profesniya, yaitu dengan menggunakan jebakan imbalan uang untuk menjalankan profesinya. Walaupun Salman Khairiansyah melakukan tindakan tersebut dan bermaksud baik, namun cara yang dilakukan oleh Salman Khairansyah merupakan tindakan yang salah karena telah melanggar kode etik akuntansi.

Tanggung jawab hukum (legal responsibility).

Akuntan publik harus memiliki tanggung jawab diluar batas standar profesinya yaitu tanggung jawab terkait dengan hukum yang berlaku.Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)  dalam Standar Auditing Seksi 110, mengatur tentang “Tanggung Jawab dan Fungsi Auditor Independen”. Pada  paragraf 2, standar tersebut antara lain dinyatakan bahwa auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Oleh karena sifat bukti audit dan karakteristik kecurangan, auditor dapat memperoleh keyakinan memadai, namun bukan mutlak. Bahwa salah saji material terdeteksi. Auditor tidak bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh keyakinan bahwa salah saji terdeteksi, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan, yang tidak material terhadap laporan keuangan. Dari kasus Mulayana, auditor Salman Khairiansyah tidak bertanggung jawab untuk merencanakan dan melakasanakan audit dan memperoleh keyakinan tentang adanya kecurangan yaitu dugaan korupsi dalam laporan keuangan yang berkaitan dengan logistik pemilu pada tahun 2004. Auditor Salman Khairiansyah juga telah ditetapkan melanggar aturan etika profesi akuntansi dalam Peraturan BPK No. 2 tahun 2007 tentang Kode Etik BPK RI (Peraturan Terbaru). Salman Khairiansyah selaku anggota auditor BPK telah dinyatakan melanggar kode etik akuntansi oleh Anwar Nasution selaku ketua BPK. Salman Khairiansyah telah melaporkan kepada KPK usaha penyuapan oleh seorang anggota KPU, yaitu Mulyana W. Kusuma. Khairiansyah bekerja sama menyusun skenario penjebakan terhadap anggota KPU yang berusaha menyuapnya, yaitu Mulyana W Kusuma, hingga berakhir dengan penangkapan Mulyana. Sebenarnya Salman Khairiansyah dapat menjalankan kewajibannya yang bebas dari kecurangan (fraud), ketidakjujuran dan kelalaian serta menggunakan kemahiran jabatannya  dalam menjalankan tugas profesinya dengan baik.

 

Referensi :

Susanti, Beny. 2008. Modul Kuliah Etika Profesi Akuntansi. Universitas Gunadarma.

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt509a4b2ab3e7b/penjebakan-pada-operasi-tertangkap-tangan-kpk–proses-hukum-atau-tindakan-melawan-hukum-broleh–tiur-henny-monica–sh- (diakses tanggal 24 November 2015)

http://news.detik.com/berita/346216/kronologi-kasus-mulyana-versi-bpk (diakses tanggal 22 November 2015)

http://www.suaramerdeka.com/harian/0504/27/opi03.htm (diakses tanggal 22 November 2015)

 

Kongkalingkong Mulyana W. Kusuma VS Salman Khairiansyah Berujung Tandus

Kasus ini terjadi sekitar tahun 2004. Mulyana W Kusuma sebagai seorang anggota KPU diduga menyuap anggota BPK yang saat itu akan melakukan audit keuangan berkaitan dengan pengadaan logistic pemilu. Logistic untuk pemilu yang dimaksud yaitu kotak suara, surat suara, amplop suara, tinta, dan teknologi informasi. Setelah dilakukan pemeriksaan, badan dan BPK meminta dilakukan penyempurnaan laporan. Setelah dilakukan penyempurnaan laporan, BPK sepakat bahwa laporan tersebut lebih baik daripada sebelumnya, kecuali untuk teknologi informasi. Untuk itu, maka disepakati bahwa laporan akan diperiksa kembali satu bulan setelahnya.

Setelah lewat satu bulan, ternyata laporan tersebut belum selesai dan disepakati pemberian waktu tambahan. Di saat inilah terdengar kabar penangkapan Mulyana W Kusuma. Mulyana ditangkap karena dituduh hendak melakukan penyuapan kepada anggota tim auditor BPK, yakni Salman Khairiansyah. Dalam penangkapan tersebut, tim intelijen KPK bekerja sama dengan auditor BPK. Menurut versi Khairiansyah ia bekerja sama dengan KPK memerangkap upaya penyuapan oleh saudara Mulyana dengan menggunakan alat perekam gambar pada dua kali pertemuan mereka.

Penangkapan ini menimbulkan pro dan kontra. Salah satu pihak berpendapat auditor yang bersangkutan, yakni Salman telah berjasa mengungkap kasus ini, sedangkan pihak lain berpendapat bahwa Salman tidak seharusnya melakukan perbuatan tersebut karena hal tersebut telah melanggar kode etik akuntan.

Analisis

PERILAKU ETIKA DALAM BISNIS

Dalam kasus Mulyana W Kusuma perilaku etika dalam bisnis yang dilakukan oleh Salman Khairiansyah selaku auditor BPK merupakan tindakan yang salah, karena Etika dan integritas merupakan suatu keinginan yang murni dalam membantu orang lain. Sedangkan yang dilakukan oleh anggota auditor BPK yaitu Salman Khairiansyah tidak murni dalam membantu orang lain dan telah melakukan komunikasi kepada pihak yang diperiksa atau pihak penerima kerja dengan mendasarkan pada imbalan sejumlah uang sebagaimana terjadi pada kasus Mulyana W Kusumah, walaupun dengan tujuan ‘mulia’, yaitu untuk mengungkapkan indikasi terjadinya korupsi di tubuh KPU. Auditor juga tampak tidak bertanggungjawab, yaitu dengan menggunakan jebakan imbalan uang untuk menjalankan profesinya. Auditor juga tidak punya integritas ketika dalam benaknya sudah ada pemihakan pada salah satu pihak, yaitu pemberi kerja dengan berkesimpulan bahwa telah terjadi korupsi.

MORAL DAN EKTIKA DALAM DUNIA BISNIS

Moral Dalam Dunia Bisnis

Dalam semua kegiatan saling berpacu satu sama lain untuk mendapatkan kesempatan (opportunity) dan keuntungan (profit). Kadang kala untuk mendapatkan kesempatan dan keuntungan tadi, memaksa orang untuk menghalalkan segala cara mengindahkan ada pihak yang dirugikan atau tidak. Seperti dalam kasus Mulyana W. Kusama, auditor BPK telah merugikan anggota KPU karena telah melakukan tindakan suatu jebakan dengan menggunakan alat perekam kepada pemberi kerja dan mendapatkan keuntungan lebih dengan memberitahukan kepada publik bahwa  telah terjadi tindakan korupsi di tubuh KPU. Walaupun terdapat pro dengan apa yang telah dilakukan oleh anggota auditor karena telah mengungkapkan terjadinya korupsi di KPU tetapi tetap saja telah melanggar moral dalam berbisnis.

Berbicara tentang moral sangat erat kaitannya dengan pembicaraan agama dan budaya, artinya kaidah-kaidah dari moral pelaku bisnis sangat dipengaruhi oleh ajaran serta budaya yang dimiliki oleh pelaku-pelaku bisnis sendiri. Setiap agama mengajarkan pada umatnya untuk memiliki moral yang terpuji, apakah itu dalam kegiatan mendapatkan keuntungan dalam berbisnis. Dalam kasus Mulyana, tindakan yang dilakukan baik Mulyana dan auditor BPK Salman Khairiansyah juga telah melanggar moral dan ajaran-ajaran agama dalam memiliki moral yang terpuji dan dalam kegiatan keuntungan dalam bisnis. Mulyana telah melakukan penyuapan terhadap anggota BPK untuk menyelesaikan laporan yang akan diaudit, yakni logistic kotak suara, surat suara, amplop suara, tinta, dan teknologi informasi. Namun, pemeriksaan tidak dilakukan untuk logistic teknologi informasi. Sedangkan pihak auditor atau anggota BPK telah tidak  bertanggung jawab dengan menggunakan jebakan imbalan uang untuk menjalankan  profesinya dan tidak percaya terhadap kemampuan profesionalnya, sehingga dia menganggap untuk mengungkap kebenaran bisa dilakukan segala macam cara, termasuk cara-cara tidak etis, sekaligus tidak moral sebagaimana telah terjadi, yaitu dengan  jebakan terhadap KPU.

Jadi, moral sudah jelas merupakan suatu yang terpuji dan pasti memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak, sedangkan dalam kasus Mulyana dan anggota BPK Salman Khairiansyah telah melanggar moral dalam berbisnis karena telah memberikan dampak yang merugikan bagi satu pihak dan memberikan dampak postif terhadap satu pihak saja. Transakasi yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak dilakukan secara tidak jujur, karena dalam melakukan transaksi jika dilakukan dengan jujur dan konsekwen, jelas kedua belah pihak akan merasa puas dan memperoleh kepercayaan satu sama lain, yang pada akhirnya akan terjalin kerja sama yang erat saling menguntungkan.

Etika Dalam Dunia Bisnis

Dunia bisnis, yang tidak ada menyangkut hubungan antara pengusaha dengan pengusaha, tetapi mempunyai kaitan secara nasional bahkan internasional. Tentu dalam hal ini, untuk mewujudkan etika dalam berbisnis perlu pembicaraan yang transparan antara semua pihak, baik pengusaha, pemerintah, masyarakat maupun bangsa lain agar jangan hanya satu pihak saja yang menjalankan etika sementara pihak lain berpijak kepada apa yang mereka inginkan. Dalam kasus Mulyana W. Kusuma etika yang dilakukan Salman Khairiansyah selaku anggota auditor BPK tidak menjalankan etika dalam berbisnis dengan baik, karena hanya mementingkan etika profesi namun ternyata apa yang telah dilakukan oleh Salman Khairiansyah tidak baik dikarenakan hanya melakukan apa yang Salman inginkan. Salma Khairiansyah telah menyalahi wewenangnya sebagai auditor sehingga membuat ketua BPK berasumsi bahwa auditor tidak memiliki integritas karena melakukan hal ini untuk kepentingan pribadi yaitu meraih popularitas.

Artinya kalau ada pihak terkait yang tidak mengetahui dan menyetujui adanya etika moral dan etika, jelas apa yang disepakati oleh kalangan bisnis tadi tidak akan pernah bisa diwujudkan. Jadi, jelas untuk menghasilkan suatu etika didalam berbisnis yang menjamin adanya kepedulian antara satu pihak dan pihak lain tidak perlu pembicaraan yang bersifat global yang mengarah kepada suatu aturan yang tidak merugikan siapapun dalam perekonomian. Sehingga dalam kasus Mulyana tindakan auditor Salman Khairiansyah telah secara nyata berpihak kepada salah satu pihak yaitu KPK dengan membocorkan hasil audit meskipun belum final karena auditor dipengaruhi oleh prasangka (karena belum terbukti secara hukum).

Dalam menciptakan etika bisnis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain :

  1. Pengendalian diri

Dalam konteks kasus Mulyana W Kusumah, bahwa tindakan kedua belah pihak, yaitu auditor, maupun pihak KPU sama-sama tidak dapat mengendalikan diri dan tidak etis. Tidak etis seorang auditor melakukan komunikasi kepada pihak yang diperiksa atau pihak penerima kerja dengan mendasarkan pada imbalan sejumlah uang sebagaimana terjadi pada kasus Mulyana W Kusumah, walaupun dengan tujuan mulia, yaitu untuk mengungkapkan indikasi terjadinya korupsi di tubuh KPU. Sedangkan tindakan KPU merupakan tindakan tidak etis dan juga tidak moralis. Dengan melakukan imbalan sejumlah uang dalam pertemuannya dengan auditor BPK, maka ada indikasi kuat KPU telah bertindak tidak etis, tidak benar, dan tidak moralis yang ujungnya adalah dugaan korupsi.

  1. Pengembangan tanggung jawab sosial (social responsibility)

Dalam kasus Mulyana dan Salman Khairiansyah, dilihat dari sisi auditor tampak tidak bertanggung jawab, yaitu dengan menggunakan jebakan imbalan uang untuk menjalankan profesinya. Auditor juga tidak punya integritas ketika dalam benaknya sudah ada pemihakan pada salah satu pihak, yaitu pemberi kerja dengan berkesimpulan bahwa telah terjadi korupsi. Dari sisi independensi dan objektivitas, auditor BPK sangat pantas diragukan. Berdasar pada prinsip hati-hati, auditor BPK telah secara serampangan menjalankan profesinya. Salman Khairiansyah juga melakukan tindakan jebakan terhadap Mulyana dikarenakan jumlah imbalan yang diberikan pihak KPU tidak sebanding dengan jumlah uang yang akan diperiksa oleh BPK.

  1. Mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi

Dalam kasus Mulyana dan Salman Khairiansyah sama-sama tidak dapat mempertahankan jati diri karena telah melakukan tindakan yang merugikan bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Seharusnya tindakan Mulyana dalam menyuap auditor BPK tidaklah dilakukan dan tidak melakukan perubahan laporan yang akan diaudit. Sedangkan bagi pihak BPK, Salman Khairiansyah telah melakukan pelanggaran kode etik profesi akuntansi.

  1. Menciptakan persaingan yang sehat

Dalam kasus ini, sebenarnya auditor Salman Khairiansyah dapat menciptakan persaingan yang sehat dalam menjalankan tugasnya sebagai auditor. Namun, Salman Khairiansyah telah menyalahgunakan kewenangan sebagai seorang auditor dengan melakukan tindakan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran etika profesi akuntansi sebagai seorang auditor. Untuk itu dalam menciptakan persaingan perlu ada kekuatan-kekuatan yang seimbang dalam dunia bisnis tersebut.

  1. Menerapkan konsep “pembangunan berkelanjutan”

Kasus Mulyana dapat dikatakan bahwa auditor Salman Khairiansyah hanya memikirkan keuntungan hanya pada saat sekarang, yaitu hanya memikirkan profesi yang dijalaninya dengan menggunakan jebakan imbalan dan tidak memikirkan bagaimana dengan keadaan dimasa yang akan datang mendatang.

  1. Menghindari sifat 5K (Katabelece, Kongkalikong, Koneksi, Kolusi dan Komisi)

Dalam Kasus Mulyana W. Kusuma kedua belah pihak sama-sama tidak dapat menghindari sifat 5K, karena adanya keinginan untuk membuat bisnis yang tidak baik, yaitu dengan melakukan kongkalingkong antara pihak KPU dan auditor BPK. Anggota KPU melakukan kongkalingkong dengan auditor BPK untuk melakukan pemeriksaan laporan yang akan diaudit mengenai logistic dalam pemilu. Sedangkan pihak auditor melakukan kerja sama dengan KPK untuk membongkar upaya penyuapan yang dilakukan oleh Mulyana yang diduga merupakan tindakan korupsi. Namun, pihak auditor seharusnya tidak melakukan tindakan tersebut karena hanya memihak pada satu pihak saja yaitu KPK tanpa diketahui oleh pihak pemberi kerja (KPU).

  1. Mampu menyatakan yang benar itu benar

Dalam kasus Mulyana, auditor Salman Khairiansyah hanya memikirkan bahwa tindakan yang dilakukan untuk menjebak Mulyana merupakan tindakan yang benar. Padahal sebagai auditor BPK dari sisi independensi dan objektivitas, auditor BPK sangat pantas diragukan dan tidak bertanggung jawab, karena telah secara serampangan menjalankan profesinya. Sebagai seorang auditor BPK seharusnya yang dilakukan adalah bahwa auditor BPK harus bisa secara cermat, objektif, dan benar mengungkapkan bagaimana aliran dana tersebut masuk ke KPU dan bagaimana dana tersebut dikeluarkan atau dibelanjakan. Dengan teknik dan prosedur yang juga telah diatur dalam profesi akuntan, pasti akan terungkap hal-hal negatif, termasuk dugaan korupsi kalau memang terjadi.

  1. Konsekuen dan konsisten dengan aturan main yang telah disepakati bersama

Sebagai seorang auditor hendaknya melakukan profesinya dengan baik dan harus konsekuen dan konsisten dengan client (pemberi kerja) yang telah disepakatinya bersama. Dalam kasus Mulyana, Salman Khairiansyah jelas tidak konsekuen dan konsisten terhadap pihak anggota KPU yang telah disepakatinya bersama dan lebih memilih melakukan segala cara dengan melakukan jebakan kepada KPU yang telah mempercayai auditor Salman Khairiansyah untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan yang akan diaudit.

  1. Menumbuhkembangkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa yang telah disepakati

Kasus Mulyana diantara kedua pihak tidak memiliki etika ini, sehingga menimbulkan suatu ketidaknyaman dan ketidaktentraman dalam berbagai pihak. Pihak KPU seharusnya memiliki kesadaran untuk mempercepat perbaikan laporan yang akan diperiksa ulang dan tidak melakukan penyuapan terhadap auditor BPK. Sedangkan pihak auditor BPK seharusnya memiliki kesadaran dan rasa terhadap apa yang telah disepakati dengan tidak melakukan tindakan jebakan untuk mementingkan profesinya.

  1. Perlu adanya sebagian etika bisnis yang dituangkan dalam suatu hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan

Kasus Mulyana W. Kusuma dengan auditor BPK Salma Khairiansyah telah melanggar etika bisnis yang telah dituangkan dalam suatu hukum yang berupa peraturan perundang-undangan. Menurut Ketua BPK, Anwar Nasution mengatakan bahwa Khairiansyah Salman telah melanggar Peraturan BPK No. 2 tahun 2007 tentang Kode Etik BPK RI (Peraturan Terbaru). Sedangkan KPK telah menetapkan Mulyana W Kusuma sebagai tersangka dan dikenakan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman satu hingga lima tahun penjara. Namun, Mulyana mendapat ancaman hukuman penjara selama 20 tahun dan Mulyana juga telah ditahan oleh KPK sejak 9 April 2005 di Rumah Tahanan Negara Salemba, Jakarta

DUNIA BISNIS

Didalam bisnis tidak jarang berlaku konsep tujuan menghalalkan segala cara. Bahkan tindakan yang berbau kriminal pun ditempuh demi pencapaian suatu tujuan. Seperti dalam kasus Mulyana, anggota BPK Salman Khairiansyah selaku auditor telah melakukan dan menghalalkan berbagai cara termasuk cara-cara tidak etis, sekaligus tidak moralis sebagaimana telah terjadi untuk kepentingan profesinya yaitu dengan melakukan jebakan. Terjadinya perbuatan tercela dalam dunia bisnis tampaknya tidak menampakan kecenderungan tetapi sebaliknya, makin hari semakin meningkat. Tindakan mark up, ingkar janji, tidak mengindahkan kepentingan masyarakat, tidak memperhatikan sumber daya alam maupun tindakan kolusi dan suap merupakan segelintir contoh pengabdian para pengusaha terhadap etika bisnis seperti dalam kasus Mulyana W. Kusuma.

PERILAKU ETIKA  DALAM PROFESI AKUNTANSI

Pada kasus Mulyana W. Kusuma dan Salman Khairiansyah selaku auditor BPK, sebagai seorang auditor BPK seharusnya yang dilakukan adalah bahwa dengan standar teknik dan  prosedur pemeriksaan, auditor BPK harus bisa secara cermat, objektif, dan benar mengungkapkan bagaimana aliran dana tersebut masuk ke KPU dan bagaimana dana tersebut dikeluarkan atau dibelanjakan. Dengan teknik dan prosedur yang juga telah diatur dalam profesi akuntan, pasti akan terungkap hal-hal negatif, termasuk dugaan korupsi kalau memang terjadi. Tampak sekali bahwa auditor BPK tidak percaya terhadap kemampuan profesionalnya, sehingga dia menganggap untuk mengungkap kebenaran bisa dilakukan segala macam cara, termasuk cara-cara tidak etis, sekaligus tidak moralis sebagaimana telah terjadi, yaitu dengan  jebakan. Dalam kasus ini kembali lagi kepada tanggung jawab moral seorang auditor di seluruh Indonesia, termasuk dari BPK harus sadar dan mempunyai kemampuan teknis bahwa betapa  berat memegang amanah dari rakyat untuk meyakinkan bahwa dana atau uang dari rakyat yang dikelola berbagai pihak telah digunakan sebagaimana mestinya secara benar, akuntabel, dan transparan, maka semakin lengkap usaha untuk memberantas korupsi di negeri ini.

Laporan Audit

Berkaitan dengan laporan keuangan KPU yang akan melakukan audit keuangan berkaitan dengan pengadaan logistic pemilu. Logistic untuk pemilu yang dimaksud yaitu kotak suara, surat suara, amplop suara, tinta, dan teknologi informasi. Setelah dilakukan pemeriksaan, badan dan BPK meminta dilakukan penyempurnaan laporan. Setelah dilakukan penyempurnaan laporan, BPK sepakat bahwa laporan tersebut lebih baik daripada sebelumnya, kecuali untuk teknologi informasi. Untuk itu, maka disepakati bahwa laporan akan diperiksa kembali satu bulan setelahnya. Adanya pernyataan tersebut bahwa laporan keuangan tersebut akan disusun kembali  berdasarkan Laporan Keuangan yang telah diaudit diperiksa oleh BPK dengan pendapat wajar dengan pengecualian, karena untuk teknologi informasi tidak dilakukan pemeriksaan ulang oleh BPK.

Permasalahan yang terjadi di dalam Laporan Keuangan KPU dalam logistic pemilu, disebabkan adanya ketidak sempurnaan laporan keuangan yang berkaitan dengan pemilu, sehingga disepakati akan dilakukan pemeriksaan ulang. Namun, setelah waktu yang disepakati oleh pihak KPU dan BPK laporan keuangan tersebut belum selesai tepat waktu oleh pihak KPU.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pihak KPU telah melakukan kelalaian, yaitu dengan tidak menyelesaikan laporan keuangan yang akan diperiksa kembali oleh auditor BPK. Pihak KPU mencoba untuk meyuaop kepada auditor BPK yang berkaitan dengan laporan keuangan yang akan diperiksa kembali mengenai logistic pemilu. Seharusnya pihak KPU dapat tidak melakukan tindakan penyuapan kepada auditor BPK melaksanakan kewajiban untuk menginformasikan laporan keuangan yang hendaknya dilakukan secara tepat dan dilakukan secara profesional.

Tipe Audit dan Auditor

Dalam kasus Mulyana W. Kusuma terdapat tiga tipe auditing, yaitu audit laporan keuangan, audit kepatuhan, dan audit operasional. Dalam kasus ini, audit laporan keuangan merupakan audit yang dilakukan oleh auditor BPK terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh pihak KPU untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut, yakni wajar dengan pengecualian. Audit kepatuhan dalam kasus ini adalah tidak tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati untuk pemeriksaan ulang laporan keuangan dan tidak patuh terhadap kondisi atau peraturan yang telah disepakati bersama. Audit operasional dalam kasus Mulyana W. Kusuma merupakan termasuk  review secara sistematik atas kegiatan logistic pemilu dengan tujuan untuk mengevaluasi kinerja, mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan, dan membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut, namun semua itu telah dilanggar oleh KPU karena tidak dapat memberikan laporan keuangan yang telah diperbaiki dengan tepat waktu.

Etika Profesional Profesi Akuntan Publik

Dari sudut pandang etika profesi, auditor Salman Khairiansyah tampak tidak bertanggung jawab, yaitu dengan menggunakan jebakan imbalan uang untuk menjalankan profesinya. Auditor juga tidak punya integritas ketika dalam benaknya sudah ada pemihakan pada salah satu pihak saja, yaitu pemberi kerja atau KPU dengan berkesimpulan bahwa telah terjadi korupsi dalam KPU. Dari sisi independensi dan objektivitas, auditor BPK sangat pantas diragukan. Berdasar pada prinsip hati-hati, auditor BPK telah secara sembarangan saja atau serampangan dalam menjalankan profesinya.

Aturan Etika Profesi Akuntansi

Aturan etika profesi akuntansi telah ditetapkan melanggar Peraturan BPK No. 2 tahun 2007 tentang Kode Etik BPK RI (Peraturan Terbaru).

Kode etik BPK yaitu :

Setiap Anggota BPK dan Pemeriksa wajib:

  1. mematuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku.
  2. mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
  3. menjunjung tinggi independensi, integritas dan profesionalitas.
  4. menjunjung tinggi martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas BPK.

Untuk menjunjung profesionalisme dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pemeriksa wajib :

  1. menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan.
  2. menyimpan rahasia negara dan/ atau rahasia jabatan.
  3. menghindari pemanfaatan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan atau jabatannya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.
    d. Menghindari perbuatan di luar tugas dan kewenangannya.
    e. Mempunyai komitmen tinggi untuk bekerja sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara.
  4. memutakhirkan, mengembangkan, dan meningkatkan kemampuan profesionalnya dalam rangka melaksanakan tugas pemeriksaan.
    g. Menghormati dan mempercayai serta saling membantu diantara Pemeriksa sehingga dapat bekerjasama dengan baik dalam pelaksanaan tugas.
    h. Saling berkomunikasi dan mendiskusikan permasalahan yang timbul dalam menjalankan
    tugas pemeriksaan.
    i. menggunakan sumber daya publik secara efisien, efektif dan ekonomis.

Dari kasus Mulyana W. Kusuma, Salman Khairiansyah selaku anggota auditor BPK telah dinyatakan melanggar kode etik akuntansi oleh Anwar Nasution. Salman Khairiansyah telah melaporkan kepada KPK usaha penyuapan oleh seorang anggota KPU, yaitu Mulyana W. Kusuma. Khairiansyah bekerja sama menyusun skenario penjebakan terhadap anggota KPU yang berusaha menyuapnya, yaitu Mulyana W Kusuma, hingga berakhir dengan penangkapan Mulyana. Sebenarnya Salman Khairiansyah dapat menjalankan kewajibannya yang bebas dari kecurangan (fraud), ketidakjujuran dan kelalaian serta menggunakan kemahiran jabatannya  dalam menjalankan tugas profesinya dengan baik.

PRINSIP ETlKA PROFESI IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Terdapat beberapa pelanggaran prinsip etika profesi akutansi yang dilanggar oleh akuntan publik dalam kasus Mulyana W. Kusuma yaitu:

Prinsip Pertama – Tanggung Jawab Profesi

Dari sudut pandang etika profesi, auditor Salman Khairiansyah tampak tidak bertanggung jawab, yaitu dengan menggunakan jebakan imbalan uang untuk menjalankan profesinya. Walaupun Salman Khairiansyah melakukan tindakan tersebut dan bermaksud baik, namun cara yang dilakukan oleh Salman Khairansyah merupakan tindakan yang salah karena telah melanggar kode etik akuntans

Prinsip Kedua – Kepentingan Publik

Akuntan Publik tersebut tidak menghormati kepercayaan publik dikarenakan diduga menyuap anggota BPK yang saat itu akan melakukan audit keuangan berkaitan dengan pengadaan logistic pemilu. Logistic untuk pemilu yang dimaksud yaitu kotak suara, surat suara, amplop suara, tinta, dan teknologi informasi. auditor BPK sangat pantas diragukan. Berdasarkan pada prinsip hati-hati, auditor BPK telah secara serampangan menjalankan profesinya.

Prinsip Ketiga – Integritas

Auditor Salman Khairiansyah juga tidak punya integritas ketika dalam benaknya sudah ada pemihakan pada salah satu pihak, yaitu pemberi kerja dengan berkesimpulan bahwa telah terjadi korupsi dalam KPU.

Prinsip Keempat – Obyektivitas

Sebagai seorang auditor BPK seharusnya yang dilakukan adalah bahwa dengan standar teknik dan prosedur pemeriksaan, auditor BPK harus bisa secara cermat, objektif, dan benar mengungkapkan bagaimana aliran dana tersebut masuk ke KPU dan bagaimana dana tersebut dikeluarkan atau dibelanjakan.

Prinsip Kelima – Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

Dalam kasus ini, auditor  Salman Khairiansyah dianggap tidak mampu   mempertahankan   pengetahuan   dan keterampilan   professionalnya   sampai Salman  harus melakukan penjebakan untuk membuktikan kecurangan yang terjadi dalam KPU yang menyebabkan pelanggaran dalam kode etik akuntansi.

Prinsip Ketujuh – Perilaku Profesional

Dalam kasus ini kembali lagi kepada tanggung jawab moral seorang auditor di seluruh Indonesia, termasuk dari BPK harus sadar dan mempunyai kemampuan teknis bahwa betapa berat memegang amanah dari rakyat untuk meyakinkan bahwa dana atau uang dari rakyat yang dikelola berbagai pihak telah digunakan sebagaimana mestinya secara benar, akuntabel, dan transparan, maka semakin lengkap usaha untuk memberantas korupsi di negeri ini.

Prinsip Kedelapan – Standar Teknis

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Dalam hal ini seorang akuntan dituntut untuk melakukan penyusunan laporan keuangan harus sesuai dengan standar teknis yang berlaku, yakni sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. Namun pada kenyataannya dalam kasus Mulyana W Kusuma, dapat dinyatakan adalah bahwa tindakan kedua belah pihak, pihak ketiga (auditor), maupun pihak penerima kerja, yaitu KPU, sama-sama tidak etis. Tidak etis seorang auditor melakukan komunikasi kepada pihak yang diperiksa atau pihak penerima kerja dengan mendasarkan pada imbalan sejumlah uang sebagaimana terjadi pada kasus Mulyana W Kusuma, walaupun dengan tujuan mulia yaitu untuk mengungkapkan indikasi terjadinya korupsi di tubuh KPU.

Referensi :

Susanti, Beny. 2008. Modul Kuliah Etika Profesi Akuntansi. Universitas Gunadarma.

http://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file_storage_1386161956.pdf

http://www.iaiglobal.or.id/tentang_iai.php?id=18

http://news.detik.com/berita/346216/kronologi-kasus-mulyana-versi-bpk

http://www.suaramerdeka.com/harian/0504/27/opi03.htm

 

Ketika Kawan Menjadi Lawan Dalam Kasus Mulyana

Salah satu kasus yang berkaitan dengan profesi akuntansi yaitu kasus Mulyana W Kusuma yang sempat menjadi perhatian publik pada tahun 2004 di awal bulan April. Mulyana W Kusuma merupakan salah satu anggota KPU (Komisi Pemilihan Umum) yang diduga melakukan penyuapan terhadap anggota auditor BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yaitu Salman Khairiansyah yang saat itu akan melakukan audit keuangan yang berkaitan dengan pengadaan logistic pemilu. Logistic pemilu tersebut diantaranya kotak suara, surat suara, amplop suara, tinta dan teknologi informasi. Setelah dilakukan pemeriksaan laporan keuangan, ternyata laporan tersebut akan diperiksa kembali dalam jangka waktu sebulan. Namun, setelah satu bulan laporan keuangan tersebut ternyata belum selesai dan pada saat itu terdengar kabar penangkapan Mulyana W Kusuma. Dalam penangkapan tersebut, tim intelijen KPK bekerja sama dengan auditor BPK. Menurut versi Khairiansyah ia bekerja sama dengan KPK memerangkap upaya penyuapan oleh saudara Mulyana dengan menggunakan alat perekam gambar pada duakali pertemuan mereka.

Etika

Sebagaimana menurut kamus besar bahasa Indonesia (1995) yang dimaksud dengan etika adalah nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Dalam kasus Mulyana W Kusuma bahwa tindakan yang dilakukan oleh Mulyana dan Auditor BPK yaitu Salman Khairiansyah merupakan tindakan yang salah, karena tidak seharusnya Mulyana melakukan penyuapan terhadap anggota tim dana pemilu BPK sebesar 300 juta. Sedangkan dalam sisi auditor merupakan tindakan yang salah karena tidak bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya dengan melakukan komunikasi kepada pihak yang diperiksa atau pihak penerima kerja (KPK) dengan mendasarkan pada imbalan sejumlah uang untuk mengungkapkan indikasi terjadinya korupsi dalam KPU, dan dengan menggunakan jebakan imbalan uang tersebut digunakan untuk menjalankan profesinya. Auditor juga tidak mempunyai integritas ketika didalam benaknya sudah ada pemikiran pemihakan pada salah satu pihak, yaitu pemberi kerja yang merupakan pihak KPU dengan berkesimpulan bahwa telah terjadi korupsi.

Dalam pengertian etika sendiri merupakan ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Melalui kasus Mulyana ini merupakan tindakan kedua belah pihak yaitu auditor dan KPU sama-sama melakukan perbuatan yang buruk dan tidak etis, karena tidak sesuai dengan hak dan kewajiban pada masing-masing kedua belah pihak. Adapun hak dan kewajiban KPU yaitu :

Hak :

  • Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan
  • Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum

Kewajiban :

  • Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum
  • menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum
  • Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS
  • Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan
  • Menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II
  • Mengumpulkan dan mensistemasikan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum
  • Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.

Sedangkan auditor juga harus memperhatikan kewajibannya yaitu kewajiban auditor seperti :

  1. Bebas dari kecurangan (fraud), ketidakjujuran dan kelalaian serta menggunakan kemahiran jabatannya (due professional care) dalam menjalankan tugas profesinya.
  2. Menjaga kerahasiaan informasi / data yang diperoleh dan tidak dibenarkan memberikan informasi rahasia tersebut kepada yang tidak berhak. Pembocoran rahasia data / informasi klien kepada pihak ketiga secara sepihak merupakan tindakan tercela.
  3. Menjalankan PSPM04-2008 tentang Pernyataan Beragam (Omnibus Statement) Standar Pengendalian Mutu (SPM) 2008 yang telah ditetapkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik (DSPAP) Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), terutama SPM Seksi 100 tentang Sistem Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik (SPM-KAP).
  4. Mempunyai staf / tenaga auditor yang profesional dan memiliki pengalaman yang cukup.
  5. Memiliki Kertas Kerja Audit (KKA) dan mendokumentasikannya dengan baik. KKA tersebut merupakan perwujudan dari langkah-langkah audit yang telah dilakukan oleh auditor dan sekaligus berfungsi sebagai pendukung (supporting) dari temuan-temuan audit (audit evidence) dan opini laporan audit (audit report). KKA sewaktu-waktu juga diperlukan dalam pembuktian suatu kasus di sidang pengadilan.

Dalam etika tidak mempersoalkan keadaan manusia, tetapi mempersoalkan bagaimana manusia harus bertindak. Dalam kasus ini, baik Mulyani dan auditor yaitu Salman Khairiansyah harus bertindak sesuai dengan norma-norma yang berlaku agar sesuai dengan etika dalam kehidupan manusia pada umumnya. Norma-norma yang berkaitan pada kasus ini, diantaranya norma hukum dan norma agama.

  • Norma hukum

KPK telah menetapkan Mulyana W Kusuma sebagai tersangka dan dikenakan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman satu hingga lima tahun penjara. Mulyana juga telah ditahan oleh KPK sejak 9 April 2005 di Rumah Tahanan Negara Salemba, Jakarta.

  • Norma agama

Masyarakat Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dalam hal ini jelas perilaku tindakan pidana korupsi ini  tidak mencerminkann perilaku tersebut karena perilaku tindak pidana korupsi adalah perilaku yang tidak percaya dan taqwa kepada Tuhan. Anggota KPU Mulyana telah diduga mencoba melanggar norma agama karena dituduh melakukan penyuapan dan berakibat pada tindakan korupsi.

Fungsi Etika

Salah satu fungi etika yaitu ingin menampilkan ketrampilan intelektual yaitu ketrampilan untuk berargumentasi secara rasional dan kritis. Pada kasus ini, pihak auditor tidak mempunyai ketrampilan intelektual karena tidak dapat beragumentasi pada pemberi kerja (KPU) dengan berkesimpulan telah terjadi korupsi. Sedangkan untuk pihak KPU tidak dapat menyelesaikan laporan keuangan dengan tepat waktu dan diduga melakukan penyuapan kepada pihak BPK untuk melakukan audit keuangan yang berkaitan dengan logistic pemilu.

Etika dan Etiket

Persamaan etika dan etiket yaitu keduanya mengatur perilaku manusia secara normatif yang artinya memberi norma bagi perilaku manusia dan dengan demikian dapat menyatakan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Dalam kasus ini, seharusnya pihak yang bersangkutan baik KPU dan BPK harus dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. KPU harus melakukan hak dan kewajiban serta tugasnya dengan baik, dan tidak melanggar norma yang berlaku dengan melakukan penyuapan terhadap anggota BPK untuk mengaudit laporan keuangan yang berkaitan dengan pemilu. Sedangkan untuk pihak auditor atau BPK juga harus melaksanakan sesuai dengan hak dan kewajiban serta tugasnya dengan baik. BPK telah tidak  bertanggung jawab dengan menggunakan jebakan imbalan uang untuk menjalankan  profesinya dan tidak percaya terhadap kemampuan profesionalnya, sehingga dia menganggap untuk mengungkap kebenaran bisa dilakukan segala macam cara, termasuk cara-cara tidak etis, sekaligus tidak morali sebagaimana telah terjadi, yaitu dengan  jebakan terhadap KPU.

Adapun perbedaan etika dan etiket yaitu :

  • Etiket menyangkut cara melakukan perbuatan manusia, sedangkan etika menyangkut masalah apakah sebuah perbuatan boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan.

Etiket dalam kasus ini, cara yang dilakukan kedua belah pihak harus sesuai dengan cara yang benar dan tidak melakukan kecurangan dalam kondisi yang menguntungkan. KPU lebih baik melakukan cara bagaimana laporan keuangan tentang pemilu dapat sesuai dan tepat waktu, dengan cara segera menyusun laporan keuangan tersebut sesegera mungkin sesuai dengan batas jangka waktu yang telah ditetapkan, dan etika pada KPU perbuatan yang dilakukan yakni meyuap anggota BPK merupakan tindakan yang tidak boleh dilakukan, karena termasuk melanggar etika dan dapat menyebabkan tindak korupsi. Sedangkan untuk pihak BPK juga lebih baik melakukan cara untuk tidak merugikan salah satu pihak yaitu pihak pemberi kerja dengan cara tidak melakukan memerangkap upaya penyuapan oleh saudara Mulyana dengan menggunakan alat perekam gambar pada duakali pertemuan mereka, karena walaupun dengan tujuan mulia untuk mengungkapkan terjadinya dugaan korupsi dalam KPUtetapi tetap dapat melanggar etika profesi akuntansi.

  • Etiket hanya berlaku untuk pergaulan, sedangkan etika selalu berlaku walaupun tidak ada orang lain.

Etiket dan etika dalam kasus Mulyana merupakan KPU tidak melaksanakan etiket dengan baik karena sudah dianggap diduga melakukan tindak korupsi yang diketahui bahwa tindakan korupsi merupakan tindakan yang tidak baik dan melanggar hukum. Etika Mulyana dan pihak KPU juga sebaiknya melakukan penggunaan dana dengan baik sehingga dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Untuk pihak BPK atau auditor Salman Khairiansyah tidak melakukan etiket yang dilakukan dan melanggar etika sebagai seorang auditor yaitu melanggar etika profesi akuntansi.

  • Etiket bersifat relatif, sedangkan etika jauh lebih absolut.

Dalam kasus pendugaan penyuapan ini, etiket yang dilakukan Salman Khairiansyah selaku auditor dapat dianggap tidak baik namun dapat saja dikatakan baik karena dalam kasus tersebut menimbulkan pro dan kontra. Salah satu pihak berpendapat auditor yang  bersangkutan, yakni Salman telah berjasa mengungkap kasus ini, sedangkan pihak lain  berpendapat bahwa Salman tidak seharusnya melakukan perbuatan tersebut karena hal tersebut telah melanggar kode etik akuntan.

  • Etiket hanya memadang manusia dari segi lahirian saja sedangkan etika memandang manusia dari segi dalam. Orang dapat memegang etiket namun munafik sebaliknya seseorang yang berpegang pada etika tidak mungkin munafik karena seandainya dia bersikap munafik maka dia tidak bersikap etis. Kasus Mulyana dan auditor Salman Khairiansyah memegang etiket tetapi menipu beberapa pihak, sehingga pada etika kedua belah pihak sama-sama tidak etis karena telah merugikan berbagai pihak.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelanggaran Etika :

  1. Kebutuhan Individu

Kebutuhan individu dalam kasus Mulyana merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pelanggaran etika, karena kedua belah pihak sama-sama mementingkan kebutuhan individu saja, yakni Mulyana di duga menyuap auditor untuk melakukan audit keuangan yang berkaitan dengan logistic pemilu. Sedangkan auditor mementingkan kebutuhan individu untuk mementingkan profesinya namun melanggar etika profesi akuntansi.

  1. Tidak Ada Pedoman

Melihat kasus Mulyana bahwa pedoman yang dipegang oleh anggota KPU dan anggota BPK tidak digunakan dengan baik, sehingga dapat dikatakan kedua belah pihak tidak ada pedoman yang digunakan sehingga merupakan salah satu faktor pelanggaran dalam etika.

  1. Perilaku dan Kebiasaan Individu Yang Terakumulasi dan Tak Dikoreksi

Dalam kasus ini, perilaku dan kebiasaan tidak terakumlasi dengan baik dan tidak dikoreksi. Sebaiknya proses pemberian kerja yang diikuti dengan aliran uang ke KPU kemudian ada aliran uang keluar dari KPU (belanja) dimonitor dengan benar, transparan dan akuntabel, tindakan kecurangan, termasuk kemungkinan korupsi yang bisa jadi dilakukan penerima kerja (KPU), bisa dicegah dengan optimal.

  1. Perilaku Dari Komunitas

Kasus penyuapan Mulyana terhadap anggota auditor merupakan salah satu perilaku dari komunitas karena dalam pemeriksaan awal Mulyana menyebut uang suap itu berasal dari beberapa pihak.

Sanksi Pelanggaran Etika :

  1. Sanksi Sosial

Skala relatif kecil, dipahami sebagai kesalahan yang dapat dimaafkan. Kasus Mulyana menurut Gus Dur, Mulyana dijebak oleh komplotan yang lebih besar karena dalam pandangannya Mulyana merupakan sosok yang sederhan dan jangan mau dijadikan martir dalam kasus penyuapan auditor BPK tersebut, hingga sebaiknya dirinya membeberkan nama-nama yang terlibat dalam kasus penyuapan kepada anggota KPU hingga persoalannya dapat tuntas dan dapat membongkar kasus korupsi lainnya

  1. Sanksi Hukum

Skala besar, merugikan hak pihak lain. Kasus anggota KPU Mulyana W Kusumah dalam penyuapan auditor BPK Khairansyah Salman, merupakan tamparan keras dan dapat merugikan bagi seluruh civitas akademika dan LSM di tanah air. Kasus penyuapan tersebut sangat memukul kalangan civitas akademika, terkait dengan keberadaan LSM dan kampus mejadi benteng dalam penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) serta korupsi. Pihak BPK juga telah merugikan berbagai pihak. BPK harus sadar dan mempunyai kemampuan teknis bahwa betapa berat memegang amanah dari rakyat untuk meyakinkan bahwa dana atau uang dari rakyat yang dikelola berbagai pihak telah digunakan sebagaimana mestinya secara benar, akuntabel, dan transparan, maka semakin lengkap usaha untuk memberantas korupsi di negeri ini.

Jenis-jenis Etika

  1. Etika umum yang berisi prinsip serta moral dasar.

Kasus penyuapan Mulyana terhadap anggota auditor kurang mendasari prinsip serta moral-moral dasar yang harus diterapkan oleh kedua belah pihak. Sehingga apabila  prinsip dan moral dasar dapat diterapkan dengan baik oleh KPU dan BPK maka akan terlaksana etika yang seharusnya dilaksanakannya.

  1. Etika khusus atau etika terapan yang berlaku khusus.
  • Etika khusus ini masih dibagi lagi menjadi etika individual dan etika sosial. Etika individu harus diterapkan oleh masing-masing individu agar tercipta kehidupan yang baik. Begitupun dengan Mulyana dan Salman Khairiansyah harus menerapkan sikap etika pada diri masing-masing, sehingga kasus seperti ini dapat terhindarkan.
  • Etika sosial dibagi menjadi:

Terjadinya kasus penyuapan Mulyana terhdap auditor juga dapat berhubungan dengan etika-etika sosial. Karena dilihat dari kasus tersebut, baik Mulyana dan Salman kurang dapat menerapkan etika sosial dalam kehidupan masing-masing. Etika-etika sosial yang dimaksud yaitu sikap terhadap sesama, etika keluarga, etika profesi, etika politik,etika lingkungan hidup serta kritik ideologi etika adalah filsafat atau pemikiran kritis rasional tentang ajaran moral sedangka moral adalah ajaran baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban dsb. Etika selalu dikaitkan dengan moral serta harus dipahami perbedaan antara etika dengan moralitas.

TEORI ETIKA

Teleology

Teleogy merupakan satu tindakan dianggap secara moral benar atau bisa diterima jika itu menghasilkan keinginan dari  sebagian orang, yaitu kesenangan, pengetahuan, pertumbuhan karier, suatu kepentingan atau kegunaan diri. Selain itu, teology menaksir nilai moral dari suatu tingkah laku dengan memperhatikan akibat-akibatnya (consequentialism)

Pada pendekatan teleology, perhatian dan fokus perilaku dan tindakan manusia lebih pada bagaimana mencapai tujuan dengan sebaik-baiknya, dengan kurang memperhatikan apakah cara, teknik, ataupun prosedur yang dilakukan benar atau salah.

Dari teori etika, profesi pemeriksa (auditor), apakah auditor keuangan publik seperti kasus keuangan KPU maupun auditor keuangan swasta, seperti pada keuangan perusahaan-perusahaan, baik yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta maupun tidak, diatur dalam sebuah aturan yang disebut sebagai kode etik profesi akuntan. Dari teori etika, profesi pemeriksa (auditor), apakah auditor keuangan publik seperti kasus keuangan KPU maupun auditor keuangan swasta, seperti pada keuangan perusahaan-perusahaan, baik yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta maupun tidak, diatur dalam sebuah aturan yang disebut sebagai kode etik profesi akuntan.

Dua Pendekatan Teleology :

  1. Egoisme yaitu tingkah laku bisa diterima atau benar dengan maksimalkan kepentingan diri anda, terkait dengan akibat-akibat dan alternatif solusi yang dapat menyumbang dan  menambah manfaat kepada kepentingan diri sendiri. Kasus Mulyana dianggap mementingkan diri sendiri dari pihak anggota KPU Mulyana dan anggota BPK Salman Khairiansyah. Mulyana dianggap menyuap untuk kepentingan audit laporan keuangan, sedangkan dari sisi Salman Khairiansyah dianggap telah mementingkan dirinya sendiri yaitu dengan menggunakan jebakan imbalan uang untuk menjalankan profesinya.
  2. Utilitarianism yaitu tingkah laku dianggap benar jika dapat bermanfaat kepada  kepentingan publik. Kasus penangkapan Mulyana  menimbulkan pro dan kontra. Salah satu pihak berpendapat auditor yang bersangkutan yaitu Salman Khairiansyah telah berjasa mengungkapkan kasus ini, sedangkan pihak lain berpendapat bahwa Salman tidak seharusnya melakukan perbuatan tersebut karena telah melanggar kode etik akuntan.

 

BEBERAPA SISTEM FILSAFAT MORAL

 

  1. HEDONISME

Hedonisme doktrin etika yang mengajarkan bahwa hal terbaik bagi manusia adalah mengusahakan kesenangan (Hedone). Menurut Aristipos dari Kyrene (433 – 355s.M) yaitu yang sungguh baik bagi manusia adalah kesenangan dan kesenangan itu bersifat badani belaka, karena hakikatnya tidak lain dari pada gerak dalam badan. Dari kasus Mulyana, dapat diketahui auditor BPK sangat pantas diragukan karena auditor melakukan pelaporan kepada KPK atas tindakan yang dilakukan oleh pemberi kerja yaitu KPU untuk menjalankan profesinya. Berdasar pada prinsip hati-hati, auditor BPK telah secara serampangan menjalankan profesinya. Apa yang harus dilakukan auditor BPK adalah bahwa dengan standar teknik dan prosedur pemeriksaan, auditor BPK harus bisa secara cermat, objektif, dan benar mengungkapkan bagaimana aliran dana tersebut masuk ke KPU dan bagaimana dana tersebut dikeluarkan atau dibelanjakan. Dengan teknik dan prosedur yang juga telah diatur dalam profesi akuntan, pasti akan terungkap hal-hal negatif, termasuk dugaan korupsi kalau memang terjadi. Tampak sekali bahwa auditor BPK tidak percaya terhadap kemampuan profesionalnya, sehingga dia menganggap untuk mengungkap kebenaran bisa dilakukan segala macam cara, termasuk cara-cara tidak etis, sekaligus tidak moralis sebagaimana telah terjadi, yaitu dengan jebakan.

  1. EUDEMONISME

Eudemonisme menurut Aristoteles (384 – 322) yaitu bahwa dalam setiap kegiatannya manusia mengejar suatu tujuan akhir yang disebut kebahagiaan. Tetapi apa itu kebahagiaan? Manusia mencapai kebahagiaan dengan menjalankan secara baik kegiatan-kegiatan rasionalnya dengan disertai keutamaan. Kasus Mulyana ini juga merupakan salah satu sistem filsafat moral yaitu eudemonisme yang pada tujuan akhir dari kegiatan yaitu kebahagiaan. Namun, dalam kasus ini kebahagiaan yang dimaksud adalah kebahagiaan dengan menggunakan jalan yang tidak baik bagi kedua pihak. Mulyana sendiri dianggap melakukan penyuapan terhadap anggota auditor yaitu Salman Khairiansyah untuk mengaudit laporan yang berkaitan dengan logistic pemilu. Sedangkan Salman Khairiansyah melakukan pelanggaran kode etik profesi akuntansi. Sebaiknya auditor BPK yang perannya diharapkan sebagai pihak independen, berintegritas, dan kredibel dapat menjalankan perannya dengan baik.

 

  1. UTILITARIANISME

Ultilitarianisme merupakan menurut kodratnya manusia menghindari ketidaksenangan dan mencari kesenangan. Kebahagiaan tercapai jika manusia memiliki kesenangan dan bebas dari kesusahan. Karena menurut kodratnya tingkah laku manusia terarah pada kebahagiaan, maka suatu perbuatan dapat dinilai baik atau buruk, sejauh dapat meningkatkan atau mengurangi kebahagiaan semua orang. Dalam kasus Mulyana yang terjadi, kegiatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak ingin memiliki kesenangan dan terhindar dari kesusahan. Mulyana meyuap anggota auditor untuk mengurus audit laporan keuangan terkait dengan logistic pemilu. Hal yang dilakukan oleh Khairiansyah pun untuk mencapai kesenangan tidak dibenarkan karena melanggar kode etik akuntan. Seorang auditor telah melanggar prinsip objektivitas karena telah memihak kepada salah satu pihak dengan berpendapat adanya kecurangan. Lalu auditor juga melanggar prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional karena auditor tidak mampu mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional dalam melakukan audit keuangan terkait dengan pengadaan logistic pemilu.

Referensi :

Susanti, Beny. 2008. Modul Kuliah Etika Profesi Akuntansi. Universitas Gunadarma.

http://www.academia.edu/8573056/Kasus_Mulyana

http://www.jurnalnet.com/konten.php?nama=Aktualita&id=87

http://www.suaramerdeka.com/harian/0504/27/opi03.htm

Apakah Koperasi Menguntungkan Secara Keuangan Bagi Anggotanya ?

         Tentu saja menguntungkan, pasalnya dengan adanya koperasi kebutuhan para anggota dapat diperoleh di koperasi. Dengan terpenuhinya kebutuhan anggota maka semakin meningkatlah kesejahteraan anggota koperasi. Dengan memajukan kesejahteraan anggotanya berarti koperasi juga memajukan kesejahteraan masyarakat dan memajukan tatanan ekonomi nasional.

        Keseluruhan tujuan koperasi tersebut adalah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang , adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian sederhananya: bahwa koperasi bermanfaat bagi anggotanya.Manfaat paling utama adalah anggota dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya dengan adanya koperasi, anggota dapat meminjam uang pada koperasi untuk modal usaha.

        Manfaat koperasi bagi anggota tidak hanya memenuhi kebutuhan anggota. Jika kita menjadi anggota sebuah koperasi, maka kita akan memperoleh manfaat lain yakni:

a. Pada akhir tahun setiap anggota mendapat keuntungan yang disebut Sisa Hasil Usaha (SHU)

b. Setiap anggota dapat berlatih berorganisasi dan bergotong royong

c. Setiap anggota dapat berlatih bertanggung jawab

d. Anggota dapat memiliki investasi

e. Koperasi bisa membebaskan anggotanya dari lilitan hutang

f. Koperasi bisa memberikan anggotanya tingkat bunga simpanan yang lebih besar

g. Koperasi biasanya menjual barang dengan lebih murah

h. Setiap anggota dapat berlatih bertanggung jawab

i.  Modal bersama ,dengan modal bersama berarti tidak perlu membayar bunga pinjaman modal

j. Operasionalnya di lakukan bersama-sama sehingga tidak banyak mengeluarkan cost pengelolaan.

        Maka tujuan utama koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Dengan adanya koperasi anggota yang membutuhkan kebutuhan pokok dapat membeli di koperasi dengan harga yang lebih murah. Anggota yang membutuhkan pinjaman modal usaha dapat meminjam di koperasi. Dengan demikian para anggota dapat terbebas dari rentenir yang meminjamkan uang dengan bunga sangat tinggi.

       Keuntungan koperasi akan dikembalikan kepada anggota sebagai SHU (Sisa Hasil Usaha). Tentu saja setelah dikurangi biaya-biaya operasional. Pembagian keuntungan atau sisa hasil usaha ini dibagi secara adil sehingga tidak ada yang dirugikan.

       Dengan terpenuhinya kebutuhan anggota maka semakin meningkatlah kesejahteraan anggota koperasi. Dengan memajukan kesejahteraan anggotanya berarti koperasi juga memajukan kesejahteraan masyarakat dan memajukan tatanan ekonomi nasional.

Apakah Prinsip Ekonomi Koperasi Sesuai Dengan Kebutuhan Bangsa Indonesia?

Iya, prinsip ekonomi koperasi sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia karena Indonesia memiliki sistem ekonomi yang lain dari pada yang lain, yaitu sistem demokrasi ekonomi, yang prinsip-prinsip dasarnya tercantum dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 33 tentang koperasi Indonesia dan dalam Bab II, bagian Kedua, Pasal (5) UUNo.25 Koperasi tahun 1992 dijelaskan beberapa prinsip ekonomi koperasi, yaitu :

v  Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
v  Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
v  Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
v  Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
v  Kemandirian.
 
Berdasarkan uraian diatas bangsa Indonesia membutuhkan koperasi untuk menggerakan perekonomian, karena koperasi tersebut bersifat sukarela dan terbuka sehingga masyarakat atau anggota koperasi tidak terbebani dengan adanya persyaratan yang memberatkan sesorang terlibat dalam koperasi terutama dalam pinjaman dana untuk modal usaha karena dalam Koperasi tersebut tidak ada jaminan dan tidak ada bunga namun dilakukan berdasarkan dengan bagi hasil sesuai dengan jasa usaha masing-masing.

Pada dasarnya prinsip ekonmi koperasi di atas sudah sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia karena seperti yang kita ketahui bahwa bangsa Indonesia dewasa ini membutuhkan koperasi untuk menggerakkan dan mengembangkan perekonomian Indonesia, terutama untuk kegiatan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang semakin banyak bermunculan belakangan ini. Tujuan koperasi untuk mensejahterahkan anggota-anggotanya.

Berdasarkan uraian di atas, menurut saya prinsip ekonomi koperasi sudah sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia yang sebagian besar penduduknya terdiri dari golongan ekonomi lemah dan kegiatan Usaha Kecil Menengah (UKM).

Prinsip koperasi Indonesia:

o  Kita selalu melakukan trade off
o  Biaya adalah segala seuatu yang akan anda korbankan untuk memperoleh sesuatu
o  Orang rasional berfikir hidup secara bertahap
o  Orang selalu bereaksi terhadap insentif
o  Perdagangan dapat menguntungkan semu pihak
o  Pasar secara umum merupakan wahan yang baik guna mengkoorninasikan kegiatan ekonomi
o  Pemerintah adakalanya dapat memeperbaiki hasil kerja dan mekanisme pasar
o  Standart hidup suatu negara tergantung pada kemampuan memroduksi suatu barang dan jasa
o  Harga- harga akan meningkat apabila mencetak uang terlalu banyak
o  Masyarakat menghadapi trade off jangka pendek antara infasi dan penganguran
 
Prinsip ekonomi koperasi yang sesuai dengan kebudayaan Indonesia:
a)      Koperasi selalu melakukan trade off untuk mencapai keuntungan yang diharapkan
b)      Hasil perdagangan dapat menguntungkan semua pihak ( anggota koperasi )
c)      Biaya – biaya yang berasal dari anggota dipakai untuk memperoleh suatu laba
d)     Koperasi dimiliki oleh semua anggota koperasi

Koperasi sebagai suatu sistem yang turut serta mewarnai kehidupan perekonomian Indonesia telah memiliki legalitas tersendiri yang tertuang dalam Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dimana setiap kegiatannya dilandaskan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Prinsip – prinsip yang dianut koperasi dalam setiap kegiatannya, tentunya harus sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia dalam menghadapi perkembangan ekonomi dan perubahan lingkungan strategis dalam bidang usaha.

DASAR-DASAR HUKUM KOPERASI INDONESIA

Koperasi-Ciri-ciri-Badan-Hukum-dan-Hukum-Bisnis

Dalam pengertian umum, ide adalah suatu cita-cita yang ingin dicapai. Cita-cita berkoperasi tumbuh dan berkembang dari berbagai ide yang melandasinya. Ide berkoperasi, telah berkembang jauh sebelum koperasi itu sendiri berwujud sebagai koperasi. Ide yang berasal dari berbagai pandangan itu kemudian melebur ke dalam prinsip-prinsip, asas-asas dasar koperasi.

Indonesia adalah negara hukum yang berpedoman kepada Dasar Negara Pancasila, UUD 1945, dan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai sumber hukum tertinggi yang telah ditetapkan oleh MPR-RI sebagai suatu sumber azaz demokrasi. Di Indonesia Koperasi telah mendapatkan tempat yang jelas dan pasti, maka dari itu koperasi berlandaskan hukum negara yang sangat kuat.

Tinjauan Umum Tentang Koperasi Dasar hukum koperasi adalah Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD N RI 1945) dan UndangUndang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Dasar-dasar Hukum Koperasi Indonesia :

  1. Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
  2. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
  3. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah
  4. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi
  5. Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi.
  6. Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan PPK No. 36/Kep/MII/1998 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan dan Peleburan Koperasi
  7. Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan PKM No. 19/KEP/Meneg/III/2000 tentang Pedoman kelembagaan dan Usaha Koperasi
  8. Peraturan Menteri No. 01 tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

Landasan-landasan koperasi dapat di bagi menjadi 3 (tiga) hal, antara lain :

  1. Landasan Idiil Koperasi Indonesia adalah Pancasila.
  2. Landasan Strukturil dan  landasan gerak Koperasi Indonesia adalah Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD N RI 1945).
  3. Landasan Mental Koperasi adalah setia kawan dan kesadaran berpribadi. Dasar hukum Koperasi Indonesia adalah UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. UU ini disahkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 1992, ditandatangani oleh Presiden RI Soeharto, dan diumumkan pada Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116.

Koperasi Indonesia berdasarkan UU No. 25 tahun 1992, koperasi suatu badan usaha yang dipandang oleh undang-undang sebagai suatu perusahaan. Dimana dibentuk oleh anggota-anggotanya untuk melakukan kegiatan usaha dan menunjang kepentingan ekonomi anggotanya.

Prinsip koperasi dalam UU No. 25 tahun 1992 mengenai Perkoperasian, sebagai berikut :

  • Pengelolaan koperasi dijalankan secara demokrasi
  • Pembagian sisa hasil usaha dilaksanakan secara adil sesuai dengan jasa yang di jual anggotanya
  • Koperasi harus bersifat mandiri
  • Balas jasa yang diberikan bersifat terbatas terhadap modal.

BerdasarkanUU No. 12 tahun 1967, koperasi merupakan organisasi kerakyatan bersifat sosial, anggotanya orang-orang yang termasuk dalam tatanan ekonomi bersifat usaha bersama dan berazazkan pada kekeluargaan, maka dari itu koperasi di Indonesia di lindungi oleh badan hukum yang telah ditetapkan.

Dalam undang-undang ini yang dimaksudkan dengan :

  • Koperasi adalah suatu organisasi bisnis yang di operasikan secara bersama berdasarkan prinsip-prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berazazkan kepada kekeluargaan. Bertujuan untuk mencapai kepentingan ekonomi bersama dan meningkatkan kesejahteraan bersama anggotanya maupun orang banyak yang membutuhkan.
  • Perkoperasian adalah suatu hal yang sangat berkaitan dengan kehidupan koperasi.
  • Koperasi Primer ialah suatu koperasi yang didirikan oleh sekurangnya 20 orang dimana setiap anggotanya berjumlah perseorangan.
  • Koperasi Sekunder adalah gabungan suatu badan koperasi yang memiliki jangkauan kerjanya sangat merata dan luas.
  • Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu dan terarah untuk menuju tercapainya suatu cita-cita bersama.

It’s My Daily Activity

Berbicara tentang aktivitas harian, siapa yang tak mempunyai aktivitas harian? Semua orang pasti atau relative memiliki aktivitas keseharian mereka. Begitu pun dengan ku, aktivas harian ku lebih condong ke kuliah. Karena saat ini aku sedang melanjutkan study ku di Perguruan Tinggi Universitas Gunadarma yang berada di daerah Cengkareng.

Saat kuliah pastinya disana kita belajar bersama teman dan juga dosen tentunya yang membimbing kami untuk mempelajari materi mata kuliah. Selain itu juga berkumpul dan bermain bersama teman-teman yang rada-rada, hahaha tapi mereka semua seru kok ^^, aku beruntung bisa mengenal mereka.

IMG-20130928-WA007

IMG-20130928-WA010

Selain aktivitas harian ku di perkuliahan, kegiatanku  juga mengisi waktu luang setelah selesai kuliah, yaitu dengan mengajar untuk tingkat TK – SD di bimbel dekat kampus dari hari senin – jumat. Hitung-hitung mengisi waktu luang setelah kuliah dan mengisi dompet juga walaupun tidak seberapa, hehehe. Karena kuliah selesai dominan sekitar pukul 12-an, sedangkan waktu mengajar pukul 3, maka sebelum mengajar aku ngumpul bersama teman dahulu untuk makan siang dan juga ibadah sholat. Setelah mendekati pukul 3 maka aku pun berangkat untuk mengajar. Anak-anak di tempat bimbel asyik tapi susah diatur, yah namanya juga anak kecil kadang mau diajak belajar kadang males-malesan belajar, harus sabar menghadapi anak yang seperti itu, mau di omelin atau di gentak kasian anak orang lagipula ngga tega juga, tapi di diemin malah main-main, jadinya harus ditegasin kan walaupun menahan emosi. Tapi mereka sebenarnya anak yang lucu – lucu, apalagi untuk yang tingkat TK.

Di hari minggu ada kegiatan komunitas Sahabat Anak di Grogol yang merupakan komunitas sosial untuk mengajar anak marginal disana. Aku bersama Ulfa, Leli dan Agnis menjadi salah satu dari komunitas tersebut. Mungkin sebagaian orang anak-anak seperti itu dianggap kurang berpotensi dalam hal pendidikan. Tetapi mereka ternyata berpotensi untuk menangkap ilmu yang diberikan karena mereka sangat bersemangat untuk belajar bersama. Sangat menyenangkan dapat mengajar dan bermain bersama anak-anak disana.

photo5529

photo5528

Tentang diriku, untuk musik aku menyukai boyband asal Korea Selatan yaitu Super Junior. Diantara para member, aku meyukai member yang bernama Yesung. Bagi yang mengenal dan menyukai super junior pastinya tau dong siapa Yesung, hahaha. Mendengarkan lagu-lagu dari super junior dapat dikatakan aktivas keseharianku, karna aku selalu mendengarnya hampir setiap hari. Dan itu juga salah satu hobby ku.

yesung7  super-junior-members15 BFJvicuCIAAfKR5

Aku sangat menyukai anime Detective Conan. Walaupun entah sampai kapan akan tamat. Tapi tak apa-apa karena analisis dalam menyelesaikan kasus itu sangat keren dan hebat, selain itu dapat menambah pengetahuan dari kejadian kasus yang terjadi dengan analisa-analisanya yang menurutku masuk akal. Kerena itulah detective conan menjadi salah satu anime favoritku.

Detective%20Conan%20wallpaper%2033               423943_305547429509470_110925548971660_872928_854504697_n

Untuk kegiatan harianku memang lebih condong ke perkuliahan, dan aktivitas sehari-hari yang biasa dilakukan. Yah walaupun terkadang terasa capek dalam melakukan aktivitas seharian tetapi dibawa santai saja agar tidak larut dalam stress berkepanjangan ^^.