Apakah Koperasi Menguntungkan Secara Keuangan Bagi Anggotanya ?

         Tentu saja menguntungkan, pasalnya dengan adanya koperasi kebutuhan para anggota dapat diperoleh di koperasi. Dengan terpenuhinya kebutuhan anggota maka semakin meningkatlah kesejahteraan anggota koperasi. Dengan memajukan kesejahteraan anggotanya berarti koperasi juga memajukan kesejahteraan masyarakat dan memajukan tatanan ekonomi nasional.

        Keseluruhan tujuan koperasi tersebut adalah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang , adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian sederhananya: bahwa koperasi bermanfaat bagi anggotanya.Manfaat paling utama adalah anggota dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya dengan adanya koperasi, anggota dapat meminjam uang pada koperasi untuk modal usaha.

        Manfaat koperasi bagi anggota tidak hanya memenuhi kebutuhan anggota. Jika kita menjadi anggota sebuah koperasi, maka kita akan memperoleh manfaat lain yakni:

a. Pada akhir tahun setiap anggota mendapat keuntungan yang disebut Sisa Hasil Usaha (SHU)

b. Setiap anggota dapat berlatih berorganisasi dan bergotong royong

c. Setiap anggota dapat berlatih bertanggung jawab

d. Anggota dapat memiliki investasi

e. Koperasi bisa membebaskan anggotanya dari lilitan hutang

f. Koperasi bisa memberikan anggotanya tingkat bunga simpanan yang lebih besar

g. Koperasi biasanya menjual barang dengan lebih murah

h. Setiap anggota dapat berlatih bertanggung jawab

i.  Modal bersama ,dengan modal bersama berarti tidak perlu membayar bunga pinjaman modal

j. Operasionalnya di lakukan bersama-sama sehingga tidak banyak mengeluarkan cost pengelolaan.

        Maka tujuan utama koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Dengan adanya koperasi anggota yang membutuhkan kebutuhan pokok dapat membeli di koperasi dengan harga yang lebih murah. Anggota yang membutuhkan pinjaman modal usaha dapat meminjam di koperasi. Dengan demikian para anggota dapat terbebas dari rentenir yang meminjamkan uang dengan bunga sangat tinggi.

       Keuntungan koperasi akan dikembalikan kepada anggota sebagai SHU (Sisa Hasil Usaha). Tentu saja setelah dikurangi biaya-biaya operasional. Pembagian keuntungan atau sisa hasil usaha ini dibagi secara adil sehingga tidak ada yang dirugikan.

       Dengan terpenuhinya kebutuhan anggota maka semakin meningkatlah kesejahteraan anggota koperasi. Dengan memajukan kesejahteraan anggotanya berarti koperasi juga memajukan kesejahteraan masyarakat dan memajukan tatanan ekonomi nasional.

Apakah Prinsip Ekonomi Koperasi Sesuai Dengan Kebutuhan Bangsa Indonesia?

Iya, prinsip ekonomi koperasi sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia karena Indonesia memiliki sistem ekonomi yang lain dari pada yang lain, yaitu sistem demokrasi ekonomi, yang prinsip-prinsip dasarnya tercantum dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 33 tentang koperasi Indonesia dan dalam Bab II, bagian Kedua, Pasal (5) UUNo.25 Koperasi tahun 1992 dijelaskan beberapa prinsip ekonomi koperasi, yaitu :

v  Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
v  Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
v  Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
v  Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
v  Kemandirian.
 
Berdasarkan uraian diatas bangsa Indonesia membutuhkan koperasi untuk menggerakan perekonomian, karena koperasi tersebut bersifat sukarela dan terbuka sehingga masyarakat atau anggota koperasi tidak terbebani dengan adanya persyaratan yang memberatkan sesorang terlibat dalam koperasi terutama dalam pinjaman dana untuk modal usaha karena dalam Koperasi tersebut tidak ada jaminan dan tidak ada bunga namun dilakukan berdasarkan dengan bagi hasil sesuai dengan jasa usaha masing-masing.

Pada dasarnya prinsip ekonmi koperasi di atas sudah sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia karena seperti yang kita ketahui bahwa bangsa Indonesia dewasa ini membutuhkan koperasi untuk menggerakkan dan mengembangkan perekonomian Indonesia, terutama untuk kegiatan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang semakin banyak bermunculan belakangan ini. Tujuan koperasi untuk mensejahterahkan anggota-anggotanya.

Berdasarkan uraian di atas, menurut saya prinsip ekonomi koperasi sudah sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia yang sebagian besar penduduknya terdiri dari golongan ekonomi lemah dan kegiatan Usaha Kecil Menengah (UKM).

Prinsip koperasi Indonesia:

o  Kita selalu melakukan trade off
o  Biaya adalah segala seuatu yang akan anda korbankan untuk memperoleh sesuatu
o  Orang rasional berfikir hidup secara bertahap
o  Orang selalu bereaksi terhadap insentif
o  Perdagangan dapat menguntungkan semu pihak
o  Pasar secara umum merupakan wahan yang baik guna mengkoorninasikan kegiatan ekonomi
o  Pemerintah adakalanya dapat memeperbaiki hasil kerja dan mekanisme pasar
o  Standart hidup suatu negara tergantung pada kemampuan memroduksi suatu barang dan jasa
o  Harga- harga akan meningkat apabila mencetak uang terlalu banyak
o  Masyarakat menghadapi trade off jangka pendek antara infasi dan penganguran
 
Prinsip ekonomi koperasi yang sesuai dengan kebudayaan Indonesia:
a)      Koperasi selalu melakukan trade off untuk mencapai keuntungan yang diharapkan
b)      Hasil perdagangan dapat menguntungkan semua pihak ( anggota koperasi )
c)      Biaya – biaya yang berasal dari anggota dipakai untuk memperoleh suatu laba
d)     Koperasi dimiliki oleh semua anggota koperasi

Koperasi sebagai suatu sistem yang turut serta mewarnai kehidupan perekonomian Indonesia telah memiliki legalitas tersendiri yang tertuang dalam Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dimana setiap kegiatannya dilandaskan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Prinsip – prinsip yang dianut koperasi dalam setiap kegiatannya, tentunya harus sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia dalam menghadapi perkembangan ekonomi dan perubahan lingkungan strategis dalam bidang usaha.

DASAR-DASAR HUKUM KOPERASI INDONESIA

Koperasi-Ciri-ciri-Badan-Hukum-dan-Hukum-Bisnis

Dalam pengertian umum, ide adalah suatu cita-cita yang ingin dicapai. Cita-cita berkoperasi tumbuh dan berkembang dari berbagai ide yang melandasinya. Ide berkoperasi, telah berkembang jauh sebelum koperasi itu sendiri berwujud sebagai koperasi. Ide yang berasal dari berbagai pandangan itu kemudian melebur ke dalam prinsip-prinsip, asas-asas dasar koperasi.

Indonesia adalah negara hukum yang berpedoman kepada Dasar Negara Pancasila, UUD 1945, dan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai sumber hukum tertinggi yang telah ditetapkan oleh MPR-RI sebagai suatu sumber azaz demokrasi. Di Indonesia Koperasi telah mendapatkan tempat yang jelas dan pasti, maka dari itu koperasi berlandaskan hukum negara yang sangat kuat.

Tinjauan Umum Tentang Koperasi Dasar hukum koperasi adalah Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD N RI 1945) dan UndangUndang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Dasar-dasar Hukum Koperasi Indonesia :

  1. Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
  2. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
  3. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah
  4. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi
  5. Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi.
  6. Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan PPK No. 36/Kep/MII/1998 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan dan Peleburan Koperasi
  7. Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan PKM No. 19/KEP/Meneg/III/2000 tentang Pedoman kelembagaan dan Usaha Koperasi
  8. Peraturan Menteri No. 01 tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

Landasan-landasan koperasi dapat di bagi menjadi 3 (tiga) hal, antara lain :

  1. Landasan Idiil Koperasi Indonesia adalah Pancasila.
  2. Landasan Strukturil dan  landasan gerak Koperasi Indonesia adalah Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD N RI 1945).
  3. Landasan Mental Koperasi adalah setia kawan dan kesadaran berpribadi. Dasar hukum Koperasi Indonesia adalah UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. UU ini disahkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 1992, ditandatangani oleh Presiden RI Soeharto, dan diumumkan pada Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116.

Koperasi Indonesia berdasarkan UU No. 25 tahun 1992, koperasi suatu badan usaha yang dipandang oleh undang-undang sebagai suatu perusahaan. Dimana dibentuk oleh anggota-anggotanya untuk melakukan kegiatan usaha dan menunjang kepentingan ekonomi anggotanya.

Prinsip koperasi dalam UU No. 25 tahun 1992 mengenai Perkoperasian, sebagai berikut :

  • Pengelolaan koperasi dijalankan secara demokrasi
  • Pembagian sisa hasil usaha dilaksanakan secara adil sesuai dengan jasa yang di jual anggotanya
  • Koperasi harus bersifat mandiri
  • Balas jasa yang diberikan bersifat terbatas terhadap modal.

BerdasarkanUU No. 12 tahun 1967, koperasi merupakan organisasi kerakyatan bersifat sosial, anggotanya orang-orang yang termasuk dalam tatanan ekonomi bersifat usaha bersama dan berazazkan pada kekeluargaan, maka dari itu koperasi di Indonesia di lindungi oleh badan hukum yang telah ditetapkan.

Dalam undang-undang ini yang dimaksudkan dengan :

  • Koperasi adalah suatu organisasi bisnis yang di operasikan secara bersama berdasarkan prinsip-prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berazazkan kepada kekeluargaan. Bertujuan untuk mencapai kepentingan ekonomi bersama dan meningkatkan kesejahteraan bersama anggotanya maupun orang banyak yang membutuhkan.
  • Perkoperasian adalah suatu hal yang sangat berkaitan dengan kehidupan koperasi.
  • Koperasi Primer ialah suatu koperasi yang didirikan oleh sekurangnya 20 orang dimana setiap anggotanya berjumlah perseorangan.
  • Koperasi Sekunder adalah gabungan suatu badan koperasi yang memiliki jangkauan kerjanya sangat merata dan luas.
  • Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu dan terarah untuk menuju tercapainya suatu cita-cita bersama.

It’s My Daily Activity

Berbicara tentang aktivitas harian, siapa yang tak mempunyai aktivitas harian? Semua orang pasti atau relative memiliki aktivitas keseharian mereka. Begitu pun dengan ku, aktivas harian ku lebih condong ke kuliah. Karena saat ini aku sedang melanjutkan study ku di Perguruan Tinggi Universitas Gunadarma yang berada di daerah Cengkareng.

Saat kuliah pastinya disana kita belajar bersama teman dan juga dosen tentunya yang membimbing kami untuk mempelajari materi mata kuliah. Selain itu juga berkumpul dan bermain bersama teman-teman yang rada-rada, hahaha tapi mereka semua seru kok ^^, aku beruntung bisa mengenal mereka.

IMG-20130928-WA007

IMG-20130928-WA010

Selain aktivitas harian ku di perkuliahan, kegiatanku  juga mengisi waktu luang setelah selesai kuliah, yaitu dengan mengajar untuk tingkat TK – SD di bimbel dekat kampus dari hari senin – jumat. Hitung-hitung mengisi waktu luang setelah kuliah dan mengisi dompet juga walaupun tidak seberapa, hehehe. Karena kuliah selesai dominan sekitar pukul 12-an, sedangkan waktu mengajar pukul 3, maka sebelum mengajar aku ngumpul bersama teman dahulu untuk makan siang dan juga ibadah sholat. Setelah mendekati pukul 3 maka aku pun berangkat untuk mengajar. Anak-anak di tempat bimbel asyik tapi susah diatur, yah namanya juga anak kecil kadang mau diajak belajar kadang males-malesan belajar, harus sabar menghadapi anak yang seperti itu, mau di omelin atau di gentak kasian anak orang lagipula ngga tega juga, tapi di diemin malah main-main, jadinya harus ditegasin kan walaupun menahan emosi. Tapi mereka sebenarnya anak yang lucu – lucu, apalagi untuk yang tingkat TK.

Di hari minggu ada kegiatan komunitas Sahabat Anak di Grogol yang merupakan komunitas sosial untuk mengajar anak marginal disana. Aku bersama Ulfa, Leli dan Agnis menjadi salah satu dari komunitas tersebut. Mungkin sebagaian orang anak-anak seperti itu dianggap kurang berpotensi dalam hal pendidikan. Tetapi mereka ternyata berpotensi untuk menangkap ilmu yang diberikan karena mereka sangat bersemangat untuk belajar bersama. Sangat menyenangkan dapat mengajar dan bermain bersama anak-anak disana.

photo5529

photo5528

Tentang diriku, untuk musik aku menyukai boyband asal Korea Selatan yaitu Super Junior. Diantara para member, aku meyukai member yang bernama Yesung. Bagi yang mengenal dan menyukai super junior pastinya tau dong siapa Yesung, hahaha. Mendengarkan lagu-lagu dari super junior dapat dikatakan aktivas keseharianku, karna aku selalu mendengarnya hampir setiap hari. Dan itu juga salah satu hobby ku.

yesung7  super-junior-members15 BFJvicuCIAAfKR5

Aku sangat menyukai anime Detective Conan. Walaupun entah sampai kapan akan tamat. Tapi tak apa-apa karena analisis dalam menyelesaikan kasus itu sangat keren dan hebat, selain itu dapat menambah pengetahuan dari kejadian kasus yang terjadi dengan analisa-analisanya yang menurutku masuk akal. Kerena itulah detective conan menjadi salah satu anime favoritku.

Detective%20Conan%20wallpaper%2033               423943_305547429509470_110925548971660_872928_854504697_n

Untuk kegiatan harianku memang lebih condong ke perkuliahan, dan aktivitas sehari-hari yang biasa dilakukan. Yah walaupun terkadang terasa capek dalam melakukan aktivitas seharian tetapi dibawa santai saja agar tidak larut dalam stress berkepanjangan ^^.

PRINSIP – PRINSIP EKONOMI KOPERASI DAN CIRI – CIRI KHAS EKONOMI KOPERASI

Prinsip – Prinsip Ekonomi Koperasi

Prinsip koperasi adalah suatu sistem  ide -ide abstrak  yang merupakan petunjuk untuk membangun koperasi yang efektif dan tahan lama. Prinsip koperasi terbaru yang dikembangkan International Cooperative Alliance (Federasi koperasi non – pemerintah internasional) adalah keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela, pengelolaan yang demokratis, partisipasi anggota dalam ekonomi kebebasan dan otonomi,  serta pengembangan pendidikan, pelatihan, dan informasi .

Adapun prinsip menurut ICA (International Cooperative Allience) :

  • Keanggotaan koperasi secara terbuka tanpa adanya pembatasan yang dibuat-buat
  • Kepemimpinan yang demokratis atas dasar satu orang satu suara
  • Modal menerima bunga yang terbatas (bila ada )
  • SHU dibagi 3 : cadangan, masyarakat, ke anggota sesuai dengan jasa masing-masing
  • Semua koperasi harus melaksanakan pendidikan secara terus menerus
  • Gerakan koperasi harus melaksanakan kerjasama yang erat, baik ditingkat regional, nasional maupun internasional

Menurut Rochdale :

  • Pengawasan secara demokratis
  • Keanggotaan yang terbuka
  • Bunga atas modal dibatasi
  • Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota sebanding dengan jasa masing-masing anggota
  • Penjualan sepenuhnya dengan tunai
  • Barang-barang yang dijual harus asli dan tidak yang dipalsukan
  • Menyelenggarakan pendidikan kepada anggota dengan prinsip-prinsip anggota
  • Netral terhadap politik dan agama

Prinsip Koperasi diantaranya, sebagai berikut:

  •  Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka
  •  Pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis
  •  Pembagian laba dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa para anggota
  •  Pemberian balas jasa yang terbatas pada modal
  •  Kemandirian
  •  Pendidikan Perkoperasian
  •  Kerjasama antar koperasi

Ciri – Ciri Khas Ekonomi Koperasi

  1. Keanggotaan Bersifat Sukarela dan Terbuka Sifat sukarela dalam keanggotaan koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota tidak boleh dipaksa oleh siapapun. Selain itu berarti pula bahwa seorang anggota dapat mengundurkan diri dari koperasi sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam anggaran dasar koperasi.
  2. Pengelolaan Dilakukan Secara Demokratis Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Anggota koperasi adalah pemegang dan pelaksana kekuasaan tertinggi dalam koperasi.
  3. Pembagian Sisa Hasil Usaha ( SHU ) Pembagian SHU adalah koperasi dilakukan secara adil sebanding dengan besar nya jasa usaha masing-masing anggota. Besarnya modal yang dimiliki anggota tidak mutlak dijadikan dasar dalam pembagian SHU. Kententuan ini merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan.
  4.  Pemberian Balas Jasa Terbatas terhadap Modala Modal dalam koperasi pada dasar nya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan sekedar mencari keuntungan. Oleh karena itu, balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada anggota jasa terbatas dan tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan. Terbatas disini maksudnya adalah wajar dalam arti tidak melebihi susku bungan yang berlaku dipasar.
  5. Kemandirian Kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada pihak lain. Semua keputusan dan kegiatan koperasi dilandasi oleh kepercayaan, pada pertimbangan, kemampuan, dan usaha sendiri. Kemandirian berarti pula kebebasan yang bertanggung jawab keperbuatan sendiri dan kehendak untuk mengelola diri sendiri.

Nama  : Hikma Yogandita Septyagati
Kelas   : 2EB26
NPM    : 28212378

1.    

PENGERTIAN KOPERASI DAN CIRI-CIRI KOPERASI

Pengertian Koperasi

Istilah koperasi berasal dari bahasa asing co-operation. (Co = bersama, operation = usaha), koperasi berarti usaha bersama, misalnya Koperasi Unit Desa (KUD) artinya usaha bersama masyarakat di satu wilayah desa, Koperasi Karyawan artinya usaha bersama para karyawan.

Menurut Undang-undang Nomor 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian,”Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”(pasal 3 UU No.12/1967).

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat 1 tentang perkoperasian menyatakan bahwa koperasi adalah “badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.

Koperasi merupakan kumpulan orang dan bukan kumpulan modal. Koperasi harus betul-betul mengabdi kepada kepentingan perikemanusiaan semata-mata dan bukan kepada kebendaan. Kerjasama dalam koperasi didasarkan pada rasa persamaan derajat, dan kesadaran para anggotanya. Koperasi merupakan wadah demokrasi ekonomi dan sosial. Koperasi adalah milik bersama para anggota, pengurus maupun pengelola. Usaha tersebut diatur sesuai dengan keinginan para anggota melalui musyawarah rapat anggota.

Koperasi sebagai badan usaha dapat melakukan kegiatan usahanya sendiri dan dapat juga kerja sama dengan badan usaha lain, seperti perusahaan swasta maupun perusahaan negara. Perbedaan antara koperasi dan badan usaha lain, dapat digolongkan sebagai berikut :

a. Dilihat dari segi organisasi

Koperasi adalah organisasi yang mempunyai kepentingan yang sama bagi para anggotanya. Dalam melaksanakan usahanya, kekuatan tertinggi pada koperasi terletak di tangan anggota, sedangkan dalam badan usaha bukan koperasi, anggotanya terbatas kepada orang yang memiliki modal, dan dalam melaksanakan kegiatannya kekuasaan tertinggi berada pada pemilik modal usaha.

b. Dilihat dari segi tujuan usaha

Koperasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bagi para anggotanya dengan melayani anggota seadil-adilnya, sedangkan badan usaha bukan koperasi pada umumnya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.

c. Dilihat dari segi sikap hubungan usaha

Koperasi senantiasa mengadakan koordinasi atau kerja sama antara koperasi satu dan koperasi lainnya, sedangkan badan usaha bukan koperasi sering bersaing satu dengan lainnya.

d. Dilihat dari segi pengelolahan usaha

Pengelolahan usaha koperasi dilakukan secara terbuka, sedangkan badan usaha bukan koperasi pengelolahan usahanya dilakukan secara tertutup.

Ciri – Ciri Koperasi

Beberapa ciri dari koperasi ialah :

  • Sifat sukarela pada keanggotannya
  • Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam kopeerasi
  • Koperasi bersifat nonkapitalis
  • Kegiatannya berdasarkan pada prinsip swadaya (usaha sendiri), swakerta (buatan sendiri), swasembada (kemampuan sendiri).
  •  Perkumpulan orang.
  • Pembagian keuntungan menurut perbandingan jasa. Jasa modal dibatasi.
  • Tujuannya meringankan beban ekonomi anggotanya, memperbaiki kesejahteraan anggotanya, pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
  • Modal tidak tetap, berubah menurut banyaknya simpanan anggota.
  • Tidak mementingkan pemasukan modal/pekerjaan usaha tetapi keanggotaan pribadi dengan prinsip kebersamaan.
  • Dalam rapat anggota tiap anggota masing-masing satu suara tanpa memperhatikan jumlah modal masing-masing.
  • Setiap anggota bebas untuk masuk/keluar (anggota berganti) sehingga dalam koperasi tidak terdapat modal permanen.
  • Seperti halnya perusahaan yang terbentuk Perseroan Terbatas (PT) maka Koperasi mempunyai bentuk Badan Hukum
  • Menjalankan suatu usaha.
  • Penanggungjawab koperasi adalah pengurus.
  • Koperasi bukan kumpulan modal beberapa orang yang bertujuan mencari laba sebesar-besarnya.
  • Koperasi adalah usaha bersama kekeluargaan dan kegotong-royongan. Setiap anggota berkewajiban bekerja sama untuk mencapai tujuan yaitu kesejahteraan para anggota.
  • Kerugian dipikul bersama antara anggota. Jika koperasi menderita kerugian, maka para anggota memikul bersama. Anggota yang tidak mampu dibebaskan atas beban/tanggungan kerugian. Kerugian dipikul oleh anggota yang mampu.

Koperasi di Indonesia pada dasarnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

  1. Koperasi adalah kumpulan orang dan bukan kumpulan modal. Artinya, koperasi mengabdi dan menyejahterakan anggotanya.
  2. Semua kegiatan di dalam koperasi dilaksanakan dengan bekerja sama dan bergotong royong berdasarkan persamaan derajat, hak, dan kewajiban anggotanya yang berarti koperasi merupakan wadah ekonomi dan sosial.
  3. Segala kegiatan di dalam koperasi didasarkan pada kesadaran para anggota, bukan atas dasar ancaman, intimidasi, atau campur tangan pihak-pihak lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan koperasi.
  4. Tujuan ideal koperasi adalah untuk kepentingan bersama para anggotanya.
Nama : Hikma Yogandita Septyagati
Kelas  : 2EB26
NPM  :  28212378

Kebijakan Pemerintah

Pengertian Kebijakan Pemerintah

Istilah kebijaksanaan atau kebijakan yang diterjemahkan dari kata policy memang biasanya dikaitkan dengan keputusan pemerintah, karena pemerintahlah yang mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat, dan bertanggung jawab melayani kepentingan umum. Ini sejalan dengan pengertian publik itu sendiri dalam bahasa Indonesia yang berarti pemerintah, masyarakat atau umum.

Kebijakan Pemerintah  Mengatasi Permasalahan dalam Perekonomian

Masalah-masalah yang ada didalam perekonomian sangat banyak. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat beberapa masalah utama yang melanda setiap perekonomian. Dua diantaranya yang terpenting adalah masalh kemiskinan dan pengangguran.

1. Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Kemiskinan

Penanggulangan masalah kemiskinan memerlukan strategi penanggulang kemiskinan yang jelas. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan fasilitas jalan dan listrik di pedesaan

b. Perbaikan tingkat kesehatan melalui fasilitas sanitasi yang lebih baik

c. Penghapusan larangan impor beras

d. Pembatasan pajak dan retribusi daerah yang merugikan usaha lokal dan orang miskin

e. Membangun lembaga pembiayaan mikro

2. Kebijakan Mengatasi Pengangguran

Kebijakan mengatasi pengangguran harus disesuaikan dengan jenis penganggurannya.

a. Kebijakan Mengatasi Pengangguran Struktural

Untuk mengatasi pengangguran jenis ini, cara yang digunakan adalah :

1.) Peningkatan mobilitas modal dan tenaga kerja

2.) Segera memindahkan kelebihan tenaga kerja dari tempat dan sektor yang kelebihan ke tempat dan sektor ekonomi yang kekurangan

3.) Mengadakan pelatihan tenaga kerja untuk mengisi formasi kesempatan (lowongan) kerja yang kosong

4.) Segera mendirikan industri padat karya diwilayah yang mengalami pengangguran

b. Kebijakan Mengatasi Pengangguran Friksional

Untuk mengatasi  pengangguran secara umum antara lain dapat digunakan cara-cara sebagai berikut :

1.) Perluasan tenaga kerja dengan cara mendirikan industri-industri baru, terutama yang bersifat padat karya

2.) Deregulasi dan debirokratisasi di berbagai bidang industri untuk merangsang timbulnya investasi baru

3.) Menggalakkan pengembangan sektor informal, seperti home industri

4.) Menggalakkan program transmigrasi untuk menyerap tenaga kerja di sektor agraris dan sektor formal lainnya

5.) Pembukaan proyek-proyek umum oleh pemerintah, seperti pembangunan jembatan, jalan raya, PLTU, PLTA, dll, sehimgga bisa meyerap tenaga kerja secara langsung maupun untuk merangsang investasi baru dari kalangan swasta.

c. Kebijakan Mengatasi Pengangguran Musiman

Jenis pengangguran ini bisa diatasi dengan cara sebagai berikut :

1.) Pemberian informasi yang cepat jika ada lowongan kerja di sektor lain

2.) Melakukan pelatihan di bidang keterampilan lain untuk memanfaatkan waktu ketika menunggu musim tertentu

d. Cara Mengatasi Pengangguran Siklis

Untuk mengatasi pegangguran jenis ini adalah dengan cara mengarahkan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa, serta meningkatkan daya beli masyarakat.

 

sumber :

http://www.lintas.me/article/zona-prasko.blogspot.com/pengertian-kebijakan-pemerintah/1

Hj.Sukwiaty. 2009. Ekonomi Kelas X. Jakarta : Yudhistira.

Masalah Pokok Perekonomian Indonesia

Beberapa masalah yang terpenting dalam perekonomian suatu Negara adalah pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, ketidakstabilan kegiatan ekonomi, pengangguran, inflasi dan ketidakseimbangan neraca perdagangan serta neraca pembayaran.

  • Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan perekonomian yang menyebabkan bertambahnya jumlah barang dan jasa yang diproduksi masyarakat. Masalah pertumbuhan ekonomi merupakan masalah ekonomi jangka panjang. Artinya, selama perekonomian suatu Negara masih ada, masalah ini akan terus ada.

Dari satu period eke periode lainnya kemampuan perekonomian dalam menghasilkan barang dan jasa akan terus mengalami peningkatan. Peningkatan ini disebabkan oleh pertambahan faktor produksi, baik kualitas maupun kuantitasnya. Selain itu, investasi juga memegang peranan yang sangat penting. Dengan meningkatnya investasi, jumlah modal juga meningkat sehigga jumlah faktor produksi juga meningkat.

Perkembangan teknologi juga mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Teknologi produksi yang makin maju menyebabkan jumlah produksi bertambah dengan sangat banyak. Selain itu, tenaga kerja juga bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, pengalaman kerja, dan pendidikan.

Salah satu faktor penting penentu pertumbuhan ekonomi adalah pendapatan nasional. Bila pendapat nasional terus-menerus meningkat dengan tajam bisa diharapkan pertumbuhan ekonomi juga meningkat. Selain itu, pertumbuhan juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Jika jumlah pertumbuhan penduduk meningkat dengan tajam, sedangkan pendapatan nasional tidak meningkat atau malah menurun, pertumbuhan ekonomi tidak akan terwujud. Oleh karena itu, setiap Negara berusaha agar pertumbuhan penduduk tidak terlalu tinggi sementara pendapatan nasional terus ditingkatkan.

  • Kemiskinan

Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada dibawah garis kemiskinan (poverty line) merupakan dua masalah besar di banyak Negara-negara bekembang tidak terkecual di Indonesia.

1.   Jenis-Jenis Kemiskinan dan Definisinya

Besarnya kemiskinan dapat diukur dengan atau tanpa mengacu kepada garis kemiskinan. Konsep yang mengacu kepada garis kemiskinan disebut kemiskinan relatif, sedangkan konsep yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan disebut kemiskinan absolut.

1.)    Kemiskinan relatif adalah suatu ukuran mengenai kemiskinan di dalam distribusi pendapatan.

2.)    Kemiskinan absolut adalah derajat kemiskinan di bawah, yang menandakan kebutuhan-kebutuhan minimum untuk bertahan hidup tidak dapat dipenuhi.

2.   Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan

Tidak sulit mencari faktor-faktor penyebab kemiskinan, tetapi dari faktor-faktor tersebut sangat sulit memastikan mana yang merupakan penyebab sebenarnya serta mana yang berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap perubahan kemiskinan.

Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1.)    Tingkat dan laju pertumbuhan output

2.)    Tingkat upah neto

3.)    Distribusi pendapatan

4.)    Kesempatan kerja

5.)    Tingkat inflasi

6.)    Pajak dan subsidi

7.)    Investasi

8.)    Alokasi serta kualitas SDA

9.)    Ketersediaan fasilitas umum

10.) Penggunaan teknologi

11.) Tingkat dan jenis pendidikan

12.) Kondisi fisik dan alam

  • Ketidakstabilan Perkembangan Ekonomi

Perekonomian tidak selalu berkembang secara teratur dari satu periode ke periode lainnya. Perekonomian selalu mengalami kondisi naik-turun. Adakalanya perekonomian berkembang dengan sangat pesat sehingga menimbulkan kenaikan harga. Periode lainnya perekonomian mengalami perlambatan dan mengalami kemerosotan serta berada ditingkat paling rendah dibandingkan periode-periode sebelumnya. Hal ini bisa diakibatkan oleh kondisi perusahaan-perusahaan yang berada dalam perekonomian tersebut. Setiap perusahaan mengalami naik-turun kegiatan dalam jangka panjang yang disebut konjungtur atau siklus kegiatan perusahaan (business cycle).

Pengangguran dan inflasi bisa saja suatu saat terjadi dan menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Dalam jangka panjang ketidakstabilan ekonomi ini menimbulkan perkembangan buruk bagi perekonomian. Untuk  menghindari hal ini perlulah kiranya perekonomian tidak sepenuhnya diatur oelh mekanisme pasar dan perlu usaha untuk selalu menstabilkan siklus kegiatan perusahaan.

  • Masalah Pengangguran

Faktor utama yang menyebabkan terjadinya pengangguran adalah kekurangan pengeluaran agregat. Dalam suatu perekonomian, pada umumnya pengeluaran agregat yang terjadi lebih rendah daripada pengeluaran agregat yang diperlukan untuk mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (full employment). Hal ini menyebabkan terjadinya pengangguran. Selain itu, pengangguran bisa juga disebabkan oleh karena pekerja mencari pekerjaan yang lebih baik. Pengangguran berdampak buruk terhadap perekonomian dan individu yang mengalaminya. Dari segi individu pengangguran menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial. Dari segi ekonomi, pengangguran menyebabkan rendahnya output yang bisa dihasilkan oleh suatu perekonomian. Hal ini akan mengakibatkan sulit berkembangnya perekonomian Negara.

  • Masalah Inflasi

Inflasi adalah suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Setiap Negara mengalami inflasi, namun dalam tingkat yang berbeda-beda. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi adalah sebagai berikut.

  1. Tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa.
  2. Tuntutan kenaikan upah dari pekerja.
  3. Kenaikan harga barang impor.
  4. Penambahan penawaran uang.
  5. Kekacauan politik dan ekomi.

Secara keseluruhan, inflasi juga mempengaruhi perekonomian. Inflasi yang tidak dapat diatasi bisa mengurangi investasi, ekspor, dan menaikkan impor sehingga mengganggu jalannya perekonomian.

  • Ketidakstabilan Neraca Perdagangan dan Pembayaran

Seperti banyak diyakini oleh ahli ekonomi bahwa kegiatan perdagangan luar negeri memiliki beberapa keuntungan bagi Negara yang melakukannya. Namun demikian harus tetap diwaspadai efek negative dari hubungan perdangan ini, yaitu defisit neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah suatu ringkasan transaksi yang menunjukkan aliran pembayaran dari Negara-negara lain ke dalam negeri dan dari dalam negeri ke Negara-negara lain dalam satu tahun tertentu.

 

sumber :

Hj.Sukwiaty. 2009. Ekonomi Kelas X. Jakarta : Yudhistira

Investasi dan Penanaman Modal

Pengertian Investasi

Investasi memegang peranan yang penting dalam suatu perekonomian. Banyak negara berusaha agar investasi di dalam negeri selalu meningkat setiap tahun. Berbagai cara dilakukan agar investor mau menanamkan modal antara lain memberikan jaminan keamanan yang lebih baik, upah buruh yang lebih rendah, dan kemudahan peraturan pendirian perusahaan. Namun apa sebenarnya investasi tersebut?

Investasi adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan dimasa depan. Terkadang, investasi disebut juga sebagai penanaman modal.

Investasi dalam bahasa sehari-hari dapat diartikan penanaman modal.  Namun, investasi dalam pengertian ekonomi haruslah dibedakan dengan investasi dalam kehidupan sehari-hari. Seorang yang memiliki uang dan kemudian membeli saham di pasar modal dengan uangnya tersebut, dalam ekonomi tidak diartikan sebagai investasi. Dalam ekonomi yang diartikan sebagai investasi adalah pengeluaran penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Dengan demikian, jelaslah bahwa bila kamu membeli saham disaat harga saham tersebut murah, lalu menjualnya kembali saat harganya telah naik, hal itu bukannlah investasi. Kegiatanmu ini tidak digolongkan ke dalam investasi karena hal itu bukan merupakan pengeluaran untuk membeli barang modal dan perlengkapan produksi.

Dalam ekonomi, yang termasuk ke dalam investasi adalah sebagai berikut :

a)      Pembelilan berbagai jenis barang modal seperti mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan. Misalnya, Anda mendirikan perusahaan yang memproduksi ban mobil, maka pengeluaran Anda unruk membeli mesin dan peralatan produksi lainnya merupkan investasi.

b)      Pengeluaran untuk mendirikan bangunan tempat tinggal, bangunan, kamtor, bangunan pabrik dan bangunan penunjang lainnya. Misalnya Anda mendirikan pabrik baru, pengeluaran mendirikan bangunan pabrik tersebut merupakan investasi.

c)       Petambahan nilai persediaan barang-barang yang belum terjual, bahan mentah dan barang yang masih dalam proses produksi pada akhir tahun perhitungan pendapatan nasional.

Dalam ketiga komponen diatas dijumlahkan akan diperoleh nilai investasi bruto. Invetasi bruto meliputi investasi untuk menambah kemampuan berproduksi dalam perekonomian dan mengganti barang modal yang telah didepresiasikan.

Faktor Penentu Tingkat Investasi

Terdapat beberapa faktor yang menjadi penentu tingkat investasi, yaitu sebagai berikut :

1. Tingkat Keuntungan yang Diramalkan akan Diperoleh

Perkiraan atau ramalan keuntungan dari investasi yang akan dilakukan akan mempengaruhi tingkat investasi. Biasanya perusahaan atau pengusaha akan memilih sektor-sektor yang memiliki prospek yang bagus atau dengan kata lain keuntungan yang diramalkan cukup tinggi. Hal ini disebabkan berinvestasi membutuhkan modal yang sangat banyak sehingga jika tingkat keuntungan yang diramalkan rendah, modal tersebut akan sulit untuk kembali. Oleh karena itu, jika tingkat keuntungan yang diramalkan cukup tinggi, maka pengusaha baru mau melakukan investasi karena ia percaya modal ditanamkannya akan kembali.

2. Tingkat Suku Bunga

Tingkat suku bunga juga mempengaruhi investasi. Suku bunga menentukan jenis-jenis investasi apa saja yang akan memberikan keuntungan kepada para pengusaha. Pengusaha hanya akan melakukan investasi jika tingkat pengembalian modal dari investasi yang dilakukan, yaitu presentase keuntungan yang akan diperoleh sebelum dikurangi tingkat suku bunga yang akan dibayar lebih besar dari tingkat bunga itu sendiri.

Faktor-faktor yang diterapkan diatas merupakan  faktor dominan yang mempengaruhi investasi. Faktor-faktor lain yang tidak terlalu dominan adalah sebagai berikut :

a)      Perkiraan Keadaan Perekonomian

Diperkirakan keadaan perekonomian merupakan alas an yang dipertimbangkan oleh para investor. Banyak investor mencari informasi mengenai perkembangan perekonomian melalui forum-forum pertemuan nasional dan internasional atau dari pakar ekonomi. Bila dari perkiraan tersebut kondisi perekonomian menunjukkan kondisi yang lebih baik, investor tentu  mau menanamkan modalnya. Selain itu, kondisi keamanan memengaruhi perekonomian, misalnya investor juga peduli dengan situasi keamanan suatu Negara. Jika keamanan baik, biasanya investor mau berinvestasi, sedangkan jika keamanan tidak baik, investor tidak akan mau berinvestasi.

b)      Perkembangan Teknologi

Alat-alat produksi selalu mengalami perkembangan teknologi, misalnya ,mesin cetak yang dibeli tahun 1998 telah tertinggal teknologinya dibandingkan yang diproduksi tahun 2008. Akibatnya, mesin cetak yang lama tersebut harus diganti dengan yang baru tersebut. Semakin banyak perkembangan teknologi, alat-alat produksi yang lama makin tertinggal, sehingga investasi pun perlu diperbanyak bahkan perlu dibangu pabrik yang sama sekali baru untuk teknologi yang baru tersebut.

c)       Keuntungan yang Diperoleh Pengusaha/Perusahaan

Keuntungan perusahaan yang besar bisa mendorong investasi yang lebih banyak. Jika keuntungan perusahaan sedikit, investasi cenderung sedikit karena ketersediaan dana hanya bisa diperoleh dari pinjaman yang jumlahnya tentu saja terbatas. Namun, bila keuntungan perusahaan sangat banyak, ditambah pula dengan pinjaman, tentu investasi yang dilakukan bisa banyak pula.

d)      Pendapatan Nasional

Pendapatan nasional yang tinggi merupakan indikasi bahwa pendapatan masyarakat juga tinggi. Pendapatan masyarakat yang tinggi membuat mereka cenderung mengomsumsi barang dan jasa lebih banyak  dan ini berakibat tingginya permintaan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan sehingga keuntungan perusahaan juga meningkat. Karena keuntungan yang meningkat, perusahaan dapat berinvestasi lebih banyak.

Kriteria Penerimaan Investasi

Terdapat beberapa cara untuk menentukan apakah suatu investasi diterima atau tidak, yaitu sebagai berikut :

a. Tingkat Pengembalian Modal

Tingkat pengembalian modal merupakan hal yang sangat penting bagi investor dalam melakukan investasi. Biasanya pengembalian modal yang ditunjukkan oleh keuntungan yang diperoleh tidak langsung diperoleh pada tahun pertama, tetapi mungkin dua atau tiga tahun setelah melakukan investasi. Keuntungan yang diperoleh pada tahun ketiga dan keemapt serta seterusnya bisa saja berbeda atau sama nilainya. Namun dari segi pandangan perusahaan akan berbeda. Keuntungan ditahun ketiga lebih bernilai daripada tahun kelima atau keenam. Hal ini disebabkan oleh adanya nilai sekarang dari keuntungan tersebut. Suatu investasi dapat dikatakan memperoleh keuntungan apabila nilai sekarang pendapatan dimasa depan lebih besar daripada nilai sekarang dari modal yang diinvestasikan.

b. Future Value

Selain dengan menentukan nilai sekarang investasi, dapat juga dihitung nilai yang akan datang dari investasi tersebut. Nilai akan datang (future value) adalah kebalikan dari menghitung nilai sekarang dari hasil investasi yang direncanakan. Keputusan yang dihasilkan tetap sama, yaitu jika hasil yang diharapkan lebih besar daripada nilai yang akan datang, maka investasi diterima, demikian pula sebaliknya.

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Penanam modal dalam negeri (PMDN) adalah perseorangan warga  negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah  yang melakukan penanaman modal diwilayah negara Republik Indonesia.

Penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah penanaman modal yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1970. Untuk Undang-Undang Tentang Tata Cara Penanaman Modal, lebih jelasnya dapat dilihat di Keppres RI No.97 Tahun 1993.

Permohonan Penanaman Modal Baru untuk PMDN dapat dilakukan oleh PT (Perseroan Terbatas), CV (Comanditair Venootschap), Fa (Firma), Koperasi, BUMN (Badan Usaha Milik Negara), BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) atau Perorangan. Untuk permohonan penanaman modal baru  yang berlokasi di 2 (dua) Propinsi atau lebih diajukan kepada BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal).

 

sumber :

http://id.wikipedia.org/wiki/Investasi

Hj.Sukwiaty, dkk. 2009. Ekonomi Kelas X. Jakarta : Yudhistira.

http://bisnisukm.com/pendirian-perusahaan-penanaman-modal-dalam-negeri-pmdn.html

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Pengertian APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.  APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari – 31 Desember). APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang.

Tahapan Penyusunan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban APBN

Penyusunan APBN

Pemerintah mengajukan Rancangan APBN dalam bentuk RUU tentang APBN kepada DPR. Setelah melalui pembahasan, DPR menetapkan Undang-Undang tentang APBN selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan.

Pelaksanaan APBN

Setelah APBN ditetapkan dengan Undang-Undang, pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut dengan Peraturan Presiden. Berdasarkan perkembangan, di tengah-tengah berjalannya tahun anggaran, APBN dapat mengalami revisi/perubahan. Untuk melakukan revisi APBN, Pemerintah harus mengajukan RUU Perubahan APBN untuk mendapatkan persetujuan DPR.Perubahan APBN dilakukan paling lambat akhir Maret, setelah pembahasan dengan Badan anggaran DPR. Dalam keadaan darurat (misalnya terjadi bencana alam), Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN

Selambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, Presiden menyampaikan RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN kepada DPR berupa Laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Sumber penerimaan APBN

Penerimaan APBN diperoleh dari berbagai sumber yaitu :

- Penerimaan pajak yang meliputi :

  1. Pajak Penghasilan (PPh).
  2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
  3. Pajak Bumi dan Bangunan(PBB).
  4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) & Cukai.
  5. Pajak lainnya seperti Pajak Perdagangan (bea masuk dan pajak/pungutan ekspor).

- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) meliputi :

  1. Penerimaan dari sumber daya alam.
  2. Setoran laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
  3. Penerimaan bukan pajak lainnya.

Struktur APBN

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

 Belanja Negara

Belanja terdiri atas dua jenis:

  1. Belanja Pemerintah Pusat, adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan Pemerintah Pusat, baik yang dilaksanakan di pusat maupun di daerah (dekonsentrasi dan tugas pembantuan). Belanja Pemerintah Pusat dapat dikelompokkan menjadi:
    1. Belanja Pegawai
    2. Belanja Barang
    3. Belanja Modal
    4. Pembiayaan Bunga Utang
    5. Subsidi BBM dan Subsidi Non-BBM
    6. Belanja Hibah
    7. Belanja Sosial (termasuk Penanggulangan Bencana).
  2. Belanja Daerah, adalah belanja yang dibagi-bagi ke Pemerintah Daerah, untuk kemudian masuk dalam pendapatan APBD daerah yang bersangkutan. Belanja Pemerintah Daerah meliputi:
    1. Dana Bagi Hasil
    2. Dana Alokasi Umum
    3. Dana Alokasi Khusus
    4. Dana Otonomi Khusus

 Pembiayaan

Pembiayaan meliputi:

  1. Pembiayaan Dalam Negeri, meliputi Pembiayaan Perbankan, Privatisasi, Surat Utang Negara, serta penyertaan modal negara.
  2. Pembiayaan Luar Negeri, meliputi: Penarikan Pinjaman Luar Negeri dan Pinjaman Proyek Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri.

 Asumsi APBN

Dalam penyusunan APBN, pemerintah menggunakan 7 indikator perekonomian makro, yaitu:

  1. Produk Domestik Bruto (PDB) dalam rupiah
  2. Pertumbuhan ekonomi tahunan (%)
  3. Inflasi (%)
  4. Nilai tukar rupiah per USD
  5. Suku bunga SBI 3 bulan (%)
  6. Harga minyak indonesia (USD/barel)
  7. Produksi minyak Indonesia (barel/hari)

 Fungsi APBN

APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum.

APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam suatu tahun anggaran harus dimasukkan dalam APBN. Surplus penerimaan negara dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara tahun anggaran berikutnya.

  • Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
  • Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Bila suatu pembelanjaan telah direncanakan sebelumnya, maka negara dapat membuat rencana-rencana untuk medukung pembelanjaan tersebut. Misalnya, telah direncanakan dan dianggarkan akan membangun proyek pembangunan jalan dengan nilai sekian miliar. Maka, pemerintah dapat mengambil tindakan untuk mempersiapkan proyek tersebut agar bisa berjalan dengan lancar.
  • Fungsi pengawasan, berarti anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian akan mudah bagi rakyat untuk menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara untuk keperluan tertentu itu dibenarkan atau tidak.
  • Fungsi alokasi, berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efesiensi dan efektivitas perekonomian.
  • Fungsi distribusi, berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
  • Fungsi stabilisasi, memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Prinsip penyusunan APBN

Berdasarkan aspek pendapatan, prinsip penyusunan APBN ada tiga, yaitu:

  • Intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran.
  • Intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara.
  • Penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara dan penuntutan denda.

Sementara berdasarkan aspek pengeluaran, prinsip penyusunan APBN adalah:

  • Hemat, efesien, dan sesuai dengan kebutuhan.
  • Terarah, terkendali, sesuai dengan rencana program atau kegiatan.
  • Semaksimah mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional.

Azas penyusunan APBN

APBN disusun dengan berdasarkan azas-azas:

  • Kemandirian, yaitu meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri.
  • Penghematan atau peningkatan efesiensi dan produktivitas.
  • Penajaman prioritas pembangunan
  • Menitik beratkan pada azas-azas dan undang-undang negara